Buku Panduan LCCS 2014 (Festival Sejarah HMPS FIS UNY 2014)

TATA TERTIB

TATA TERTIB

PELAKSANAAN LOMBA CERDAS CERMAT SEJARAH

2014

 

Pasal I

Ketentuan Peserta

  1. Peserta yang tergabung dalam tim yang mewakili sekolah adalah siswa-siswi berprestasi dalam bidang sejarah.
  2. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu tim.
  3. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah (OSIS) dengan rapi dan sopan, dan bagi guru pendamping menggunakan pakaian rapi dan sopan.
  4. Peserta wajib daftar ulang setengah jam sebelum pembukaan dimulai.
  5. Peserta wajib mengikuti pembukaan LCCS tahun 2013.
  6. Selesai pembukaan LCCS peserta dikondisikan ke dalam 10 kelompok sesuai dengan undian dan memasuki ruangan yang telah disiapkan.

Pasal II

Teknis Lomba

  1. Lomba Cerdas Cermat Sejarah dengan menggunakan system campuran dilaksanakan dalam tiga babak yaitu babak seleksi ( Seleksi Tahap 1, babak semi final (Seleksi Tahap II ) dan babak final. Namun jika menggunakan system murni maka hanya terdiri dari 2 babak. Yaitu babak penyisihan dan babak final
  2. Setiap babak dilaksanakan selama 90 menit.
  3. Pada babak I sistem pool murni setiap Pool diambil 1 tim dengan nilai tertinggi untuk masuk babak ke II, untuk masuk ke babak final.
  4. Pada babak I sistem campuran, seluruh tim dibagi menjadi 2-3 ruang sesuai kebutuhan dan  peserta lomba diberikan soal seragam yang dikerjakan dalam waktu 60 menit. Apabila jumlah peserta 24 maka  team dibagi menjadi 2 ruang dan setiap ruang diambil 6 tim dengan nilai tertinggi untuk masuk babak ke II (seleksi tahap II). Babak II,  teknis perlombaan sama dengan system pool murni yakni setiap Pool diambil satu tim dengan nilai tertinggi untuk masuk ke babak final.
  5. Pada system pool murni babak penyisishan dilakukan secara tertutup dan babak final dilaksanakan secara terbuka.
  6. Pada system campuran seleksi babak I dan babak II dilaksanakan secara tertutup dan final dilaksanakan secara terbuka.
  7. Jeda waktu istirahat antara babak I ke babak II adalah 30 menit.
  8. Jeda waktu istirahat antara babak II ke babak final adalah 90 menit.
  9. Ketika terjadi DRAW maka tim yang memiliki nilai sama akan ditandingkan dengan 5 soal rebutan.
  10. Pada babak final guru dan suporter tidak boleh memberi bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta.
  11. Peserta tidak boleh meminta dan menerima bantuan dalam bentuk apapun.
  12. Setiap bentuk kecurangan yang dilakukan oleh peserta, guru dan suporter maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  13. Peserta di harapkan sudah memasuki ruangan lima menit sebelum di mulai.
  14. Bagi peserta yang sakit bisa di gantikan oleh tim pengganti, apabila tetap memaksakan ikut pertandingan, panitia tidak bertanggung jawab lebih.
  15. Apabila ada permasalahan di dalam teknis acara, merupakan kewenangan dari panitia.

NB. Ketentuan diatur oleh Panitia dan apabila ada perubahan mengenai teknis acara bersifat mutlak dan ditentukan Panitia.

Pasal  III

Ketentuan Soal

 

  1. Jumlah soal
  2. Babak I : 60 soal pilihan ganda
  3. Babak II : 50 soal pilihan ganda
  4. Babak Semi Final : 10 soal wajib dan 10 soal lemparan
  5. Babak Final : 15 soal wajib, 10 soal lemparan, 10 soal rebutan dan 1 soal analisis
  6. Penilaian
  7. Babak I : benar : 100

salah  : 0

  1. Babak II : benar : 100

salah : 0

  1. Babak Final : soal wajib : benar : 100

salah : 0

soal lemparan  : benar : 100

salah  : 0

soal rebutan     : benar  : 100

salah  : minus 50

Yogyakarta, 12 Agustus 2014

 

Team buku panduan teknis LCCS 2014

TEKNIS

  1. TEKNIS AWAL PRA PERLOMBAAN
  • TECHNICAL MEETING

Di Awali dengan daftar ulang dan peserta mendapatkan handout berisikan kisi-kisi soal dan tata tertib, dan dilanjutkan dengan pembukaan dan sambutan ketua panitia. Kemudian masuk ke acara inti yaitu Presentasi  kisi-kisi soal dan tata tertib lomba dan Tanya Jawab (perlengakapAn seperti LCD, microfon, spidol dll harus tersedia) , selanjutnya adalah pembagian pool dan acara di akhiri dengan penutupan.

2.) TEKNIS PERLOMBAAN

  1. A) SISTEM POOL MURNI

Sistem ini digunakan ketika peserta kurang dari 18 team dan maksimal adalah 18 team. Apabila team yang terdaftar lebih dari 18. Tiap team terdiri dari 3 orang siswa. Terdiri dari babak penyisihan, babak semi final dan babak final.

Contoh: 18 team

SNAG-35112020425100

 

 

  1. SISTEM SELEKSI CAMPURAN

Sistem ini merupakan system inovasi baru dari  teknis perlombaan dari angkatan-angkatan terdahulu yang hanya menggunakan pool murni saja, dan kelemahan pool murni adalah masalah ruangan yang sulit, SDM dan dewan juri sehingga atas dasar berbagai pertimbangan tersebut angkatan 2011 menyetujui adanya inovasi tersebut karena dianggap mempermudah tugas-tugas beberapa rekan panitia Lccs. System ini menggunakan system seleksi yang menggunakan keberagaman soal yang sama disajikan kepada peserta pada awal babak penyisihan. Yang disini kita namakan (seleksi tahap 1),Sehingga dari hasil tersebut di dapatkan beberapa team yang maju ke babak slanjutnya yaitu (seleksi tahap 2) dimana di seleksi ini kembali menggunakan system pool,. Adapun tata caranya hamper sama dengan yang sudah di contohkan diatas. Baru kemudian masuk ke babak semifinal dan babak final. Dan lama hari yang digunakan adalah 2 hari.

 

Contoh : 24 team

24 team disajikan soal-soal yang sama. Dan di kerjakan di ruangan tertutup. Dan di awasi oleh team pengawas dan 1 dewan juri. Setelah data jawaban masing-masing team tekumpul maka  team korektor dan dibersamai dewan juri mengoreksi  hasil jawaban di hadapan para peserta team Lccs. Dari hasil data pengkoreksian, diambil 18 team dengan nilai tertinggi untuk di ikut sertakan pada seleksi tahap 2. Dan proses selanjutnya sama dengan penjelasan menggunakan system pool. Dan  hingga di dapat 3 team yang diloloskan ke babag final  .

 

Seleksi tahap pertama dilakukan dalam 2 ruangan, yaitu: Ruang A, Dan Ruang B

24 Team yang terdiri dari 72 siswa dibagi menjadi 2, sehingga dalam 1 ruang terdapat 12 team dan  36 peserta , 1 dewan juri, 2  pengawas dan 3 korektor( masing masing korektor bertugas sebagai scorer, saksi, dan pembaca kunci oleh dewan juri).  Sehingga total dalam satu ruang adalah 41 orang. Seleksi ini bersifat tertutup.

BAGAN PERLOMBAAN :

wp

 

Komposisi Soal

Indonesia vs Asing= 70% : 30%

Indonesia:

Kelas X      : 20% ( terdiri dari 5 bab, masing2 bab presentasenya 20%)

Kelas XI     : 40% (terdiri dari 10 bab, untuk bab 6 dan 7 presentasenya 50%,..sisanya 8 bab presentasenya 50%)

Kelas XII    : 40% ( terdiri dari 9 bab, 30 %(bab 3&5), 30%(bab 1&8), 20%(bab9),..sisanya 5 bab prsentasenya 20%(@4%)

 

Asing

Asia            : 25%

Amerika     : 25%

Afrika                   : 25%

Eropa         : 25%

 

 

 

 

 

 

DAFTAR BUKU YANG DIGUNAKAN

Abd Rahmad Hamid dan M. Saleh Madjid. 2011. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Ombak

  1. Daliman. 2001. Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda. Yogyakarta: FISE UNY

Burger. D. H. 1957. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia

Habib Mustopo, dkk. 2006. Sejarah SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial. Jakarta: Yudistira

Helius Sjamsuddin. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Jilid 1 Kelas X. Jakarta: Erlangga

I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Jilid 3 Kelas XII. Jakarta: Erlangga

I Wayan Badrika. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga

Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Bentang

Magdalia Alfian, dkk. 2003. Sejarah Untuk SMA dan MA Kelas X Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Esis

Magdalia Alfian, dkk. 2003. Sejarah Untuk SMA dan MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Esis

Magdalia Alfian, dkk. 2003. Sejarah Untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Esis

Matroji. 2008. Sejarah SMA Kelas X. Jakarta : Bumi Aksara

Rahardja, M. Dawam. 1999. Orde Baru dan Orde Transisi. Yogyakarta: UII Press

  1. Soekmono. 1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1. Yogyakarta: Kanisius
  2. Soekmono. 1985. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta : Kanisius
  3. Soekmono. 1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3. Yogyakarta: Kanisius

Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metologi Sejarah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Siswo dan Supartono W. 2004. Sejarah Jilid 2 Untuk SMA/ MA Kelas XI  Program IPS. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.

Sudiyo. 2000. Pergerakan Nasional Mencapai Dan Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta : Rineka Cipta.

Soeprapto. 2003. Refleksi Proklamasi vs Reformasi. Jakarta : Yayasa Insan

Sudarmanto. 1996. Sejarah Kita dan Dunia. Jakarta: Bina Cipta

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2012. Sejarah Nasional Indonesia Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2012. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2012. Sejarah Nasional Indonesia Jilid III. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2012. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2012. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2012. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Penyusun. 2004. Sejarah Nasional dan Umum. Klaten : CV Merpati

 

 

Advertisements

Membincangkan Kembali Historiografi Indonesiasentris : Sebuah Pemikiran Awal — copyright by Bambang Purwanto, Sejarawan UGM

MEMBINCANGKAN KEMBALI HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS,

SEBUAH PEMIKIRAN AWAL[1]

Oleh: Bambang Purwanto

Perubahan politik yang terjadi di Indonesia kurang lebih satu dekade terakhir ini telah menciptakan beberapa fenomena yang menarik jika dilihat secara historiografis. Salah satunya, kebijakan desentralisasi kekuasaan dan menguatnya otonomi daerah seiring dengan perubahan politik nasional sejak akhir abad yang lalu, ditandai oleh semakin besarnya keinginan setiap kesatuan wilayah administratif dan kultural untuk menulis sejarah lokal masing-masing. Ada kesan yang kuat bahwa konstruksi sejarah yang dihasilkan tidak lagi sekedar memuat asal usul dari unit administratif atau budaya tertentu itu, melainkan telah berkembang pada elemen-elemen lain yang secara sadar dihadirkan untuk menunjukkan identitas diri yang berbeda dari yang lainnya.

Dalam perkembangan historiografi Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan, penulisan sejarah lokal pada periode-periode awal dilakukan untuk menghasilkan konstruksi sejarah yang berimbang secara kewilayahan dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan dominasi Jawasentris, baik dalam pengertian substansi faktual maupun cara pandang dalam Sejarah Indonesia. Pada periode itu, penulisan sejarah lokal pada intinya merupakan satu kesatuan dengan penulisan sejarah nasional Indonesia, yang menempatkan cara pandang keindonesian sebagai rujukan utama secara historiografis untuk menghadirkan keunikan yang terjadi di tingkat lokal sebagai bagian dari sejarah nasional. Biarpun orientasi politis sudah muncul pada setiap penulisan “sejarah hari jadi” dari satu unit wilayah administratif tertentu sebagai contoh, dalam kenyataanya jikapun ada kepentingan politik di dalamnya, hal itu hanya terbatas pada persoalan politik lokal semata. Sementara itu dalam konteks yang lebih makro, perkembangan diskursus penulisan sejarah dari dalam yang mulai diperkenalkan secara umum dalam kajian sejarah negara-negara bekas koloni pada tahun 1960-an, menjadi salah satu inspirasi berkembangnya keinginan memasukkan unsur-unsur sejarah lokal dalam proses dekolonisasi historiografi Indonesia. Penulisan sejarah lokal itu merupakan upaya untuk menunjukkan peran pokok bangsa Indonesia dalam proses terbentuknya kesatuan geopolitik Indonesia, berdasarkan kenyataan-kenyataan masa lalu yang terjadi di tingkat lokal.

Akan tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini, penulisan sejarah lokal cenderung kembali pada perspektif regiosentris dan etnosentris, salah satu ciri dominan yang juga ada di dalam tradisi historiografi kolonial dan “historiografi tradisional”. Keberadaan sejarah lokal mutakhir itu berfungsi untuk membangun basis legitimasi historis, kultural dan sekaligus intelektual atas kekuasaan politik kedaerahan, terutama kepentingan praktis masing-masing etnik dominan yang ada di dalamnya. Persoalan  Jawa dan luar Jawa atau pusat dan daerah yang sebelumnya menjadi alasan utama, sekarang seolah-olah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Pemikiran yang berkembang telah melampaui batas alasan-alasan sebelumnya, beralih lebih jauh pada hak mutlak anak negeri atas kekuasaan di lokalitas masing-masing tanpa mempedulikan ikatan kebangsaan yang telah disepakati sebelumnya. Sejarah dimanfaatkan secara sistematis untuk membedakan sebuah wilayah administratif dan kultural tertentu dengan yang lain, sehingga menempatkan elemen lain di luarnya sebagai sesuatu yang dianggap asing walaupun berada dalam satu ikatan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selama ini. Persoalan asli dan asing telah dipersempit sampai batas-batas administratif kedaerahan dan kesukuan, bukan lagi kenegaraan dan kebangsaan dalam arti yang luas.

Konstruksi sejarah yang dibangun bahkan secara konseptual telah mengarah pada “sejarah daerah” dalam pengertian politik, bukan sejarah lokal seperti yang dikenal dalam ilmu sejarah, dan bahkan sampai batas tertentu menantang keberadaan konsep kebangsaan yang telah ada. Secara teoretik hal itu tentu saja dapat memicu munculnya ruang krisis dalam konteks identitas nasional, ketika Indonesia tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam membangun identitas diri secara historis di masing-masing wilayah atau komunitas. Oleh karena itu secara historiografis, keadaan itu menimbulkan pertanyaan praktis yang pernah diperdebatkan sebelumnya tentang relevansi Indonesiasentris dalam Sejarah Indonesia, terutama menyangkut struktur dan fungsinya. Hal itu juga langsung mengingatkan kembali pada pendapat Mohammad Ali dan Bambang Oetomo kurang lebih  50 tahun lalu, yang menyatakan “cerita sejarah yang bersifat Indonesia-sentris itu tidak bersifat regiosentris, etnosentris atau xeno-sentris” (R. Moh. Ali: 2005), dan “historiografi Indonesia belum memberi sumbangan bagi ilmu sejarah” (Bambang Oetomo: 1961). Akan tetapi sejauhmanakah dan dalam hal apakah pernyataan itu masih relevan dalam konteks penulisan sejarah yang didasarkan pada Indonesiasentris di masa depan?

Sementara itu dalam konteks yang lain, setelah kurang lebih 40 tahun sejak Sartono Kartodirdjo memperkenalkan formula metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial sebagai jalan keluar atas tidak aplikatif dan relevannya Indonesiasentris untuk membangun konstruksi Sejarah Indonesia, komunitas sejarawan Indonesia seolah-olah tidak lagi menjadikan Indonesiasentris dan konsekuensi metodologisnya sebagai sesuatu yang perlu diperbincangkan secara ilmiah. Sebelum itu sampai awal tahun 1960-an sejak “falsafah sejarah spekulatif” yang menjadi landasan sejarah nasional diperbincangkan secara luas dalam Seminar Sejarah tahun 1957, pada waktu itu dua cendikiawan Indonesia Mohammad Ali dan Soedjatmoko secara terus menerus mencoba membangun pemaknaan yang tepat secara keilmuan atas formulasi filosofis dari Sejarah Indonesia yang dibingkai oleh Indonesiasentrisme (Soedjatmoko et al. (eds): 1995). Mohammad Ali secara pribadi bahkan menerbitkan sebuah buku pada tahun 1961, yang mengisyaratkan adanya ilmu sejarah Indonesia sebagai sebuah disiplin yang mandiri. Ironisnya dalam jangka waktu yang cukup lama, buku karangangan salah satu sejarawan akademik awal yang dimiliki oleh Indonesia itu seakan-akan hilang di telan bumi dan dilupakan dalam perbincangan studi sejarah setelah tragedi politik tahun 1965. Terlepas dari keberadaannya, buku Mohammad Ali itu jarang, kalau tidak mau menyebutnya tidak lagi dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan-jurusan sejarah yang ada, paling tidak di Universitas Gadjah Mada yang menjadi salah satu pusat pembelajaran sejarah di Indonesia sepanjang kurang lebih tiga dekade terakhir abad ke-20. Buku itu hanya diketahui oleh para mahasiswa dan mungkin juga dosen sejarah tertentu, yang mengenalnya di awal tahun 1960an atau generasi lebih muda yang kebetulan menemukannya di dalam koleksi usang perpustakaan. Bahkan tersirat pada para mahasiswa sejarah telah terjadi rekayasa sosial atau mungkin juga politik, yang secara sengaja  ingin memberi pesan sejak awal bahwa buku itu tidak cukup berharga dan bermutu untuk menjadi referensi dalam proses pembelajaran. Baru setelah diterbitkan kembali pada tahun 2005, buku ini mulai kembali secara resmi menjadi referensi dalam proses pembelajaran sejarah di Indonesia.[2]

Sejak akhir 1960an dan awal 1970an, Sartono Kartodirdjo muncul sebagai figur dominan, kalau tidak mau disebut satu-satu sejarawan Indonesia yang membangun muatan keilmiahan pada cara pandang keindonesiaan dalam merekonstruksi Sejarah Indonesia. Berdasarkan konsep integrasi yang bersumber dari metodologi sejarah struktural dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, Sartono Kartodirdjo berhasil meyakinkan para sejarawan Indonesia bahwa konsep Indonesiasentris tidak perlu lagi diperdebatkan karena telah memiliki kekuatan metodologis yang memadai untuk kerja kesejarahan yang didasarkan keedah-kaedah ilmu pengetahuan. Akibatnya setelah seminar sejarah Indonesia kedua di Yogyakarta pada tahun 1970 dan diterbitkannya buku Sejarah Nasional Indonesia pertama kali pada tahun 1975, ada kesan bahwa persoalan filosofis dan metodologis seakan-akan sudah selesai dan tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan di antara para sejarawan Indonesia (Bambang Purwanto: 2006). Jikapun ada perdebatan dalam forum-forum ilmiah para sejarawan, maka hal itu hanya berkisar pada persoalan seputar substansi faktual dan ideologis daripada keilmuan. Padahal buku Sejarah Nasional Indonesia sendiri masih menyisakan persoalan besar dalam penjabaran konsepsi Indonesiasentris dalam Sejarah Indonesia yang perlu diperdebatkan, karena secara sengaja mengeluarkan masa lampau kebudayaan dengan alasan “jenis sejarah ini sudah sejak lama mandiri dan ruang lingkup penulisan ini terpaksa dibatasi” (Sartono Kartodirdjo et al.: 1975). Sebuah alasan yang sangat simplistik, dan tidak menggambarkan sebuah konsepsi historiografis yang katanya didasarkan pada sejarah neoscientific. Walaupun buku Sejarah Nasional Indonesia, yang awalnya terdiri dari 6 jilid dan sejak tahun 1993 menjadi 7 jilid telah memberi ruang yang lebih luas bagi elemen-elemen sosial disamping masih tetap kuatnya elemen politik, ketidakhadiran elemen budaya seakan-akan telah menghasilan Sejarah Indonesia tanpa jiwa. Latar belakang itu tentu saja sekali lagi menimbulkan pertanyaan, apakah masih tetap relevan membicarakan kompleksitas pemikiran kesejarahan di Indonesia untuk dapat memahami konsepsi Indonesiasentris dan konsekuensi metodologisnya sebagai dasar bagi penulisan Sejarah Indonesia di masa depan?

Anggapan yang telah disebutkan di atas ternyata tidak seluruhnya benar jika merujuk pada tulisan-tulisan Taufik Abdullah dan almarhum Kuntowijoyo, dua orang kolega muda Sartono Kartodirdjo yang kemudian menjadi bagian utama dari sedikit sejarawan Indonesia generasi berikutnya yang mau bersusah payah berpikir secara filosofis, teoretis dan metodologis. Meminjam istilah yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh beberapa pengamat historiografi Indonesia, Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo dapat dikategorikan sebagai aktor yang membangun oposisi loyal terhadap pandangan-pandangan kesejarahan Sartono Kartodirdjo. Keduanya memiliki banyak kesamaan secara keilmuan dengan Sartono Kartodirdjo, kalau tidak mau disebut terinspirasi oleh cara pandang sejarah yang dibangun oleh Sartono Kartodirdjo. Salah satu diantaranya dapat dilihat dari adanya pengaruh “ilmu sejarah gaya neoscientific” yang diperkenalkan Sartono Kartodirdjo pada pemikiran kesejarahan generasi kedua sejarawan Indonesia itu. Seperti juga Sartono Kartodirdjo yang ingin menyetarakan aktor-aktor sejarah dan memberi ruang sejarah bagi “orang kecil” dan kebanyakan (Sartono Kartodirdjo: 1982), Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo  juga cenderung melakukan “demokratisasi” sejarah dan memberi tempat pada mereka dan peristiwa yang terabaikan dalam penulisan sejarah gaya lama. Akan tetapi dalam beberapa hal, keduanya ternyata menunjukkan perbedaan yang sangat prinsipil dibandingkan dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, sampai batas tertentu Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo telah keluar dari kerangka besar pemikiran Indonesiasentris yang didasarkan pada sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan Sartono Kartodirdjo. Biarpun selalu menyatakan adanya keterkaitan secara keilmuan dengan Sartono Kartodirdjo, mereka berdua sebenarnya telah membangun konsepsi kesejarahan yang berbeda, sesuai dengan dasar berpikir filosofis dan epistimologis masing-masing.[3] Pada tataran praktis, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa perbedaan itu tidak berkembang menjadi perdebatan ilmiah dalam konteks perkembangan historiografi Indonesia dan ilmu sejarah?

Kuntowijoyo yang pernah menjadi murid langsung Sartono Kartodirdjo misalnya, melihat sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan gurunya sebagai sebuah alternatif metodologi untuk mengoperasionalkan konsepsi Indonesiasentris telah membawa Sejarah Indonesia hidup di menara gading dan terasing dari masyarakatnya. Ketika metodologi ini berkembang bersamaan dengan kekuasaan otoritarian Orde Baru, Sejarah Indonesia “tidak mengancam rezim”, “tidak menyumbangkan apapun, tidak berkontradiksi pada siapapun, dan aman bagi semua orang”, karena sejarah tidak berfungsi sebagai kritik sosial menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo: 2000). Lebih lanjut Kuntowijoyo menyatakan, hampir-hampir tidak ada sejarawan Indonesia yang muncul sebagai martir untuk melawan kezaliman sebuah rezim otoritarian melalui konstruksi sejarah yang dibuatnya. Jika Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa penulisan Sejarah Indonesia harus melepaskan diri dari aspek etik untuk menunjukkan netralitas ilmu pengetahuan, sebaliknya Kuntowijoyo melihat elemen etik yang bukan bermakna sebagai moralisasi sejarah menjadi sesuatu yang penting dalam historiografi Indonesia masa depan sehingga sejarah tidak menjadi antikuarian melainkan relevan bagi setiap kekinian. Oleh karena itu Kuntowijoyo memperkenalkan sejarah sebagi kritik sosial, disamping sejarah sebagai sistem dan transformasi dalam historiografi Indonesia baru yang dia bayangkan. Tidak seperti Sartono Kartodirdjo yang secara tegas melepaskan pemikiran kesejarahannya dari elemen religio-magis dan beralih kepada empiris-ilmiah, Kuntowijoyo tidak pernah takut pada pengaruh elemen keagamaan dalam proses membangun konsepsi pemikiran kesejarahannya.

Cara pandang kesejarahan Kuntowijoyo di atas merupakan satu kesatuan dengan konsepsi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial profetik yang dikembangkan dalam karya-karyanya yang lain. Berdasarkan konsepsi itu, sejarah menurut Kuntowijoyo dapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu nafsiyah atau humaniora yang “berkenaan dengan makna”. Merujuk pada klasifikasi keilmuan yang didasarkan pada paradigma Al-Quran, sejarah menurut Kuntowijoyo memang tidak mengutamakan elemen spiritual dan moral pada tataran normatif semata melainkan sebagai sebuah kekuatan perubahan sosial yang didasarkan pada misi humanisasi, liberalisasi, dan transendensi bagi terciptanya masyarakat yang lebih baik dan membangun peradaban (Kuntowijoyo: 2006). Berdasarkan hal itu, maka pemikiran kesejarahan profetik sebagai sistem pengetahuan berkoherensi dengan iman yang bersumber pada tauhid untuk menghasilkan metodologi. Tiga kesatuan tauhid yaitu pengetahuan, kehidupan, dan sejarah, akhirnya membentuk satu kebenaran sejarah, tidak adanya perbedaan antara sejarah yang sarat nilai dan bebas nilai, dan pada dasarnya sejarah bermanfaat baik bagi umat maupun manusia secara umum.

Dalam konteks ini berbeda dengan Sartono Kartodirdjo yang cenderung kebarat-bataran dan sekuler terlepas dari adanya pengaruh Agustinus dan Ibnu Khaldun dalam pemikiran kesejarahannya, Kuntowijoyo memasukkan elemen spiritual keagamaan ke dalam konsepsi kesejarahannya untuk merekonstruksi Sejarah Indonesia. Kuntowijoyo tidak berhenti dengan mereproduksi dasar berpikir yang sama melainkan selalu berusaha mengisi kekosongan roh spiritual yang masih terbuka dari pemikiran social scientific kesejarahan Sartono Kartodirdjo. [4]  Kuntowijoyo dapat dikatakan membangun jati diri intelektualnya sebagai sejarawan dengan cara mengubah premis-premis normatif Al-Quran menjadi pemikiran kesejarahan yang empirik dan rasional sebagai sebuah metodologi. Berbeda dengan Marxisme yang memposisikan agama sebagai candu yang menimbulkan kejumudan, maka Kuntowijoyo menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan fondasi bagi sebuah formulasi ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan membebaskan umat manusia. Pemikiran kesejarahan Kuntowijoyo melampaui batas ilmu sebagai ideologi dogmatis yang menjadi ciri khas Marxisme dan rezim pengetahuan otoriter lainnya, sesuatu yang sangat relevan dan memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip demokratisasi historiografi Indonesia yang diperkenalkan oleh Sartono Kartodirdjo.

Kuntowijoyo lebih jauh berharap agar historiografi Indonesia yang dikembangkan itu dapat terus “melayani masyarakat tanpa kehilangan sejarah sebagai disiplin akademik” (Kuntowijoyo: 2000). Hal itu menunjukkan bahwa Kuntowijoyo tidak mempertentangkan antara fungsi sejarah sebagai sebuah ilmu dengan sejarah sebagai gerakan sosial, ketika sejarah sebagai historiografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosio-kultural masyarakatnya. Pendapat ini mengingatkan kita pada pernyataan Sartono Kartodirdjo yang menyatakan, “historiografi tidak dapat sepenuhnya diterangkan, tanpa menempatkannya dalam hubungannya dengan konteks kulturalnya… (yang) merupakan refleksi dari ikatan kulturnya atau jiwa zamannya” (Sartono Kartodirdjo: 1983). Jika sejarah sebagai sistem dan transformasi hanya berfungsi untuk membangun rekonstruksi tentang masa lalu untuk memahami masa lalu, maka sejarah sebagai kritik sosial memiliki kemampuan merekonstruksi masa lalu untuk memahami masa kini dan merancang masa depan (Kuntowijoyo: 2000). Berdasarkan pemikiran kesejarahannya itu, historiografi Indonesia diasumsikan Kuntowijoyo tidak hanya terbebaskan dari jeratan Neerlandosentrisme dan kolonialsentrisme yang berkesinambungan, melainkan juga memberi ruang yang jauh lebih besar pada mereka yang tertindas dan termarginalkan untuk juga memiliki hak atas sejarah. Terinspirasi oleh Sartono Kartodirdjo yang menghadirkan petani untuk merepresentasikan hak sejarah orang Indonesia yang terabaikan dalam historiografi kolonialsentris, Kuntowijoyo melalui tanggung jawab keagamaan dan sosialnya selalu berusaha menghadirkan kenyataan sejarah dari masa lalu masyarakat yang tidak mendapat tempat dalam historiografi Indonesia sebelumnya, termasuk tulisannya tentang sejarah Madura.

Sementara itu dalam konteks yang lain, Sartono Kartodirdjo sangat terpukau pada empirisme-ilmiah dan sangat menekankan pada profesionalisme para sejarawan yang “terikat kepada prinsip-prinsip, standar-standar serta teknik-kerja seperti yang lazim berlaku dalam ilmu pengetahuan” (Sartono Kartordirdjo: 1982). Akibatnya, Sartono Kartodirdjo membedakan secara ketat antara sejarah yang dihasilkan “sejarawan mazhab romantis” dan “sejarawan yang menghasilkan sejarah populer” dengan “sejarawan profesional” atau “sejarawan teknis”, terlepas dari pendapatnya yang menyatakan bahwa penelitian sejarah memang tidak “menjadi monopoli dari golongan profesional” (Sartono Kartodirdjo: 1982). Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo memberi apresiasi yang lebih besar terhadap kerja ilmiah para “bukan sejarawan” yang menulis sejarah lokal (Kuntowijoyo: 1994). Menurut Kuntowijoyo, bukan hanya mereka yang  belajar dan mengajar sejarah di perguruan tinggi saja yang berhak menulis sejarah melainkan semua orang dapat menjadi sejarawan dan menghasilkan karya sejarah bermanfaat bagi masyarakatnya dan ilmu pengetahuan. Walaupun Kuntowijoyo juga melihat metodologi sebagai sesuatu yang penting dalam proses kerja penelitian sejarah seperti yang juga diyakini oleh Sartono Kartodirdjo, metodologi yang diartikannya sebagai “jalan” dapat dirumuskan oleh setiap penulis sejarah tanpa harus belajar ilmu sejarah di perguruan tinggi dan tidak perlu dinyatakan secara eksplisit di dalam karya-karya sejarah (Kuntowijoyo: 1994).

Cara pandang yang tidak selalu sama dengan Sartono Kartodirdjo juga dikemukakan oleh Taufik Abdullah, dalam konteks “historiografi tradisional” dan sejarah lokal, sebagai contoh. Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo yang membedakan kenyataan sejarah dan mitos dalam konteks historiografi yang berkembang dalam tradisi kesejarahan masyarakat Indonesia secara kaku, Taufik Abdullah tidak begitu saja memvonis refleksi kultural masyarakat atas masa lalunya itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dalam merekonstruksi sejarah sebagai sebuah kesadaran intelektual. Hal itu berkaitan erat dengan muatan historiografi itu sendiri, yang merupakan rekonstruksi atas kenyataan dari masa lampau pada satu sisi dan pemaknaan atas kenyataan masa lalu di sisi yang lain. Sartono Kartodirdjo memang percaya bahwa proses naturalisasi pada  “historiografi tradisional” dapat menjadikannya sebagai sebuah karya yang mengandung banyak kenyataan-kenyataan historis daripada mitos, seperti yang berlaku pada Negarakertagama. Akan tetapi ia tetap berpegang pada pendapat bahwa “proses naturalisasi jenis historiografi ini tidak dapat berkembang seperti di dunia Barat. Babad, Hikayat atau Kronik sebagai sejarah total tetap memuat campuran unsur-unsur mitologis, eskhatologis, kronologis”, yang jauh dari sejarah kritis hasil kerja sejarawan teknis dengan metodologi dan “falsafah sejarah kritis atau teori sejarah yang telah dikurangi pikiran-pikiran metafisis” (Sartono Kartodirdjo: 1982). Sartono Kartodirdjo lebih jauh menyatakan bahwa “tekanan pada ilmu sejarah sebagai sejarah kritis lebih tepat daripada tekanan pada historiografi yang spekulatif-etis orientasinya” (Sartono Kartodirdjo: 1982).

Sementara itu menurut Taufik Abdullah, “ketika sejarah kritis ingin ditulis maka masalah pertama yang harus dihadapi ialah mencari “fakta” di belakang historiografi tradisional, yang memantulkan hayat “kewajaran sejarah”, dan tradisi lisan, yang merupakan mirage of reality” (Dami N. Toda: 1999). Dalam konteks penulisan sejarah kritis sekalipun, seharusnya para sejarawan tidak begitu saja meninggalkan pemaknaan sejarah yang dilakukan oleh masyarakat dan sumber-sumber asli, karena hal itu akan menghasilkan “konfrontasi dari dua corak penulisan”. Padahal yang diperlukan adalah transformasi historiografis, yang akan bermanfaat untuk menghadirkan sejarah sebagai rekonstruksi dan penjelasan atas peristiwa masa lampau (Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo: 1985). Oleh karena itu tidak mengherankan jika Taufik Abdullah memberi apresiasi yang sangat tinggi pada karya Dami N. Toda yang merekonstruksi Sejarah Manggarai Flores dengan memanfaatkan historiografi-historiografi yang hidup di dalam berbagai masyarakat lokal, baik di dalam maupun di luar Manggarai. Konstruksi sejarah lokal yang dibuat oleh Dami N. Toda dipercaya oleh Taufik Abdullah tidak hanya “mengisi kekosongan relatif dari pengetahuan tentang” sejarah lokal, “tetapi juga menunjukkan berbagai permasalahan historiografis” yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk dapat menghadirkan bagian-bagian yang hilang dari Sejarah Indonesia sebagai sebuah keumuman (Dami N. Toda: 1999).

Pada tataran ini, pemikiran kesejarahan Taufik Abdullah bersinggungan dengan konsepsi Nancy Florida tentang historiografi Jawa yang dinyatakan dalam ungkapannya “writing the past, inscribing the future, menyurat yang silam menggurat yang menjelang” (Nancy Florida: 1995 & 2003). Lebih jauh Nancy Florida menyatakan bahwa bagi orang Jawa menulis tentang masa lalu yang telah terjadi pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya untuk meramal tentang sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa “sejarah ini juga merupakan suatu ramalan”, yang sekaligus menekankan bahwa secara intelektual dan kultural orang Jawa biasa menghadirkan masa lalu, masa kini dan masa depan sebagai satu kesatuan ketika melakukan rekonstruksi historis (Nancy Florida: 1995). Mengikuti kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Roland Barthes dan memahami hubungan timbal balik dalam sebuah proses yang disebut Nancy Florida sebagai “dialog produktif” secara terus menerus, maka para pujangga Jawa yang bertindak sebagai subjek dalam produksi karya-karya tekstual itu dapat dikatakan sebagai pengarang dan sekaligus pembaca (Nancy Florida: 1995). Para pujangga itu tidak hanya berproduksi atas nama masa lalu melainkan juga membaca tanda-tanda zamannya dan mencari jalan bagi masa depan. Sementara itu di dalam tradisi pemikiran Barat, keberadaan cara berpikir kesejarahan seperti itu di dalam suatu masyarakat merupakan refleksi bahwa masyarakat pendukungnya merupakan sebuah masyarakat yang memiliki kecenderungan optimistis, masyarakat yang penuh dengan ide-ide tentang kemajuan, dan masyarakat yang selalu dipenuhi oleh perasaan gembira (Robert L. Heilbroner: 1961). Hal itu berarti, naskah-naskah tradisi dan ingatan kolektif masyarakat sebagai sebuah realitas kultural sebenarnya memiliki agenda yang lebih luas. Berbagai ungkapan optimisme dan strategi rekonsiliasi sebagai pemaknaan atas masa lalu terkandung di dalamnya, bukan hanya “bertujuan membuat pembenaran dari kedudukan yang sedang berkuasa atau melegitimasikan eksistensinya” seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo (Sartono Kartodirdjo: 1983). Sampai batas-batas tertentu, tradisi historiografi ini tidak hanya dilihat sebagai pemaknaan masyarakat atas masa lalu, melainkan juga fakta sejarah untuk merekonstruksi secara historis perubahan atau perkembangan mentalitas, intelektual, dan kebudayaan masyarakat pada periode tertentu.

Perbedaan lain yang cukup penting ketika membandingkan antara konsepsi kesejarahan Taufik Abdullah dengan Sartono Kartodirdjo terlihat pada pembicaraan tentang posisi sejarah lokal yang dihadapkan dengan Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Keberadaan baik sejarah nasional maupun sejarah Indonesia sebagai sebuah konsepsi historiografis bagi Taufik Abdullah lebih merupakan hasil konsensus yang tidak “terlepas dari patokan normatif”, karena sifatnya dasarnya yang anakronis. Konsensus itu “ditentukan bukan oleh keharusan logis … tetapi oleh tuntutan ideologis” (Taufik Abdullah: 1979). Hal itu mengisyaratkan, hampir-hampir tidak ada gunanya membangun konsepsi keilmuan dalam perbincangan tentang penjabaran Indonesiasentris menjadi Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, karena “pengujian berdasarkan disiplin ilmu sejarah akan menimbulkan kekacauan saja” kata Taufik Abdullah (Taufik Abdullah: 1979). Berdasarkan cara berpikir di atas, Taufik Abdullah sampai pada kesimpulan “mengambil titik-tolak bahwa studi dan penulisan sejarah lokal sebagai bahan pelengkap dari apa … disebut sejarah nasional … hanyalah suatu sikap rendah diri yang tidak perlu”. Lebih jauh menurut sejarawan yang pernah menjabat Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini, “memakai titik tolak bahwa studi sejarah lokal adalah usaha menyumbang bagi sejarah nasional akan memancing kesulitan metodologis .. dan hanya menghasilkan sejarah nasional versi lokal” karena “keduanya menuntut perumusan permasalahan yang berbeda-beda dan skala pentingnya peristiwa yang belum tentu sama”.[5] Oleh karena itu menurut Taufik Abdullah, “kita melihat suatu tulisan tentang sejarah suatu daerah menggapai-gapai seperti kehilangan akal untuk bercerita” ketika ditempatkan dalam konteks perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 (Taufik Abdullah: 1979). Padahal di dalam kata pengantar edisi pertama buku Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1975, Sartono Kartodirdjo sebagai salah satu editor umum menyatakan “ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai nasional” dalam sebuah proses integrasi sehingga muncul kesadaran “penduduk kepulauan Indonesia merupakan suatu bangsa”. Oleh karena itu, “sejarah lokal atau sejarah daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar” (Sartono Kartodirdjo et al. (eds): 1975).

Berdasarkan kenyataan intelektual yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih terdapat banyak hal yang belum dirumuskan secara jelas dalam penafsiran keilmuan atas konsepsi Indonesiasentris yang ada selama ini, termasuk konsepsi yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo. Kenyataan keilmuan itu mengakibatkan ketidakmampuan untuk membangun tafsir Indonesiasentris yang lebih lugas sesuai dengan muatan  metodologis yang digunakan. Sebaliknya meminjam cara berpikir Kuntowijoyo, konstruksi Sejarah Indonesia tetap terperangkap dalam tahap ideologis walaupun secara historiografis seharusnya telah berada pada tahap keilmuan sejak sejarah struktural, pendekatan multidomensional atau metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial menjadi tren utama dalam penulisan sejarah, terutama para sejarawan akademik. Konstruksi lama yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada dua dekade pertama pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia terus berlanjut, padahal kondisi kekinian Indonesia telah berubah dan para sejarawan telah merekonstruksi Sejarah Indonesia dengan pendekatan keilmuan. Akibatnya, secara konseptual konstruksi Sejarah Indonesia yang didasarkan pada Indonesiasentris tidak memiliki perbedaan yang siginifikan jika dibandingkan dengan sejarah yang didasarkan pada cara pandang Neerlandosentris atau kolonialsentris (Bambang Purwanto: 2006). Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Sejarah Indonesia ditempatkan pada konteks sejarah lokal, maka konstruksi sejarahnya yang muncul penuh dengan warna regiosentris dan etnosentris.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemahaman historiografis Indonesia tidak dibingkai oleh dasar kultural tempatan dimana masa lalu itu terjadi, melainkan tetap pada kultur Barat yang melihat Indonesia sebagai sebuah koloni yang marginal. Oleh karena itu bukan tidak mungkin sebenarnya kita semua masih menjadi penerus setia dari tradisi berpikir historiografis yang diwariskan oleh para orientalis, yang menjadi dasar berpikir historiografi kolonialsentris (Linda Tuhiway Smith: 1990). Menurut cara berpikir orientalis, masa lalu Indonesia yang berstatus koloni diibaratkan seperti koleksi museum yang statis. Konstruksi atas masa lalu yang dihasilkan hanya berfungsi untuk menyenangkan pembacanya yaitu para pendukung imperialisme dan kolonialisme, yang melihat koloni sebagai sesuatu yang eksotis namun tidak beradab (Edward Said: 1993).  Sampai batas tertentu, keberadaan paradigma sejarah yang berbeda dan dapat mendekolonialisasi metodologi menjadi sebuah kebutuhan atau keniscayaan sehingga memberi tempat pada pemikiran tempatan untuk menjelaskan, memahami, dan memaknai kenyataan-kenyataan historis yang terjadi di ruangnya sendiri.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa pendapat Mohammad Ali yang secara tegas membedakan antara konsepsi “Sejarah Daerah” dan “Sejarah Indonesia” telah diabaikan selama ini, baik oleh para sejarawan maupun dalam pemaknaan kesejarahan oleh masyarakat secara umum. Menurut Mohammad Ali yang menggunakan kenyataan sejarah Sulawesi Selatan pada abad ke-17 sebagai contoh, menjadikan Sultan Hassanuddin sebagai pahlawan dan menempatkan Aru Palaka sebagai pemberontak atau sebaliknya dalam konstruksi sejarah merupakan wujud dari regiosentris dan etnosentris Makassar atau Bone bukan Indonesiasentris (R. Moh. Ali: 2005). Hal serupa seharusnya juga dilakukan untuk merekonstruksi kenyataan sejarah dari ekspansi Mataram ke berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa pada masa Sultan Agung. Menurut Mohammad Ali, dalam perspektif Indonesiasentris  ekspansi Sultan Agung itu “merugikan Indonesia. Pembinasaan kota-kota dagang Jawa memperkuat kedudukan Belanda dan melumpuhkan perekonomian Indonesia barat” (R. Moh. Ali: 2005). Hal itu berarti membuat kesimpulan yang menyatakan kebesaran Sultan Agung karena keberhasilannya menaklukan kota-kota pantai di sepanjang Pantai Utara Jawa bukan merupakan wujud dari Sejarah Indonesia dalam konteks Indonesiasentris melainkan cara pandang kedaerahan Sejarah Mataram.

Konsepsi Indonesiasentris yang mengikuti pemikiran kesejarahan Mohammad Ali itu membawa kita pada sikap kritis terhadap konstruksi sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang ada selama ini. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa bukan nasionalisme Indonesia yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda, melainkan perang yang dipimpin oleh Jepanglah yang telah menghentikan secara mendadak pada tahun 1942 seluruh kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun secara bertahap selama ratusan tahun. Oleh karena itu, kenyataan sejarah yang berlangsung antara tahun 1942 sampai dengan 1945 tidak bisa disebut sebagai masa pendudukan Jepang melainkan masa penjajahan Jepang. Kata penjajahan yang menggantikan kata pendudukan memiliki fungsi yang sangat besar untuk mendelegitimasi secara historiografis hak Belanda atas Indonesia setelah Jepang menyatakan kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Cara pandang ini sekaligus menempatkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai salah satu wujud dari pilihan rasional dalam perjalanan sejarah nasionalisme Indonesia, ketika kesempatan itu muncul. Hal itu berarti, pergolakan politik dan militer antara Indonesia dan Belanda pada masa yang selama ini dikenal sebagai periode revolusi itu sebenarnya bukan antara penjajah dan yang dijajah, melainkan antara Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat dengan Belanda yang berusaha membangun kembali kekuasaan kolonialnya yang dominan di atas puing-puing bekas koloninya dan koloni Jepang. Pada tataran ini, secara historiografis Indonesia ditempatkan sebagai sesuatu yang sejajar dengan Belanda.

Jika cara berpikir historiografis lama yang menempatkan Indonesia merdeka dari kekuasaan kolonial Belanda terus dilakukan, maka seharusnya ada beberapa alternatif waktu untuk mengidentifikasi  kemerdekaan Indonesia dan kita tidak perlu marah dengan pendapat Belanda yang menyatakan “penyerahan kedaulatan” dan bukan “pengakuan kedaulatan” sebagai manifestasi dari kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 27 Desember 1949. Selain tanggal itu, maka tanggal 17 Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat sebagai hasil bentukan Belanda dihapuskan secara sepihak memiliki dasar rasionalitas yang kuat untuk dijadikan alternatif lain dari waktu kemerdekaan Indonesia menurut logika historiografi Indonesiasentris yang dijabarkan selama ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan tanggal “pembebasan Irian Barat” dapat juga dijadikan dasar untuk menyatakan waktu kemerdekaan Indonesia, karena secara nyata keuntuhan wilayah Republik Indonesia sebagai warisan seluruh wilayah Hindia Belanda tercapai.

Kekacauan paradigmatik itu pulalah yang menyebabkan ketidakjelasan konstruksi sejarah yang berkaitan dengan posisi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Di dalam konstruksi sejarah yang ada selama ini, eksistensi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia berlangsung mulai 4 Januari 1946 ketika Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta sampai 27 Desember 1949 sehari sebelum Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta (Suhartono et al.: 2002). Berdasarkan kajian komprehensif atas data-data yang ada, secara de facto Yogyakarta mulai menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 1946 bukan 4 Januari 1946. Sementara itu keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta dilakukan secara resmi pada tanggal 3 Januari 1946, sedangkan tanggal 4 Januari 1946 lebih merupakan waktu simbolik dari proses perpindahan itu, yang ditandai oleh keberangkatan Presiden Republik Indonesia menuju ibu kota yang baru di Yogyakarta. Di lain pihak, Presiden Soekarno meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta sebagai ibu kota RIS pada tanggal 28 Desember 1949, bukan 27 Desember 1946 (Kementerian Penerangan Rep. Indonesia: 1950). Sementara itu tanggal 27 Desember 1949 yang disebutkan di atas sebagai hari terakhir eksistensi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, sebaliknya ditandai oleh pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

Berdasarkan dokumen resmi di dalam Berita Negara Republik Indonesia dapat dikatakan bahwa paling tidak sampai tanggal 15 Agustus 1950, Yogyakarta tetap berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada tempat ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Ijazah Guru Sekolah Lanjutan Umum/Vak yang ditandatangani Mr. Assaat. Menurut dokumen itu, Peraturan Pemerintah itu ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 (Berita Negera Republik Indonesia No.1-68: 1950). Satu hal yang perlu diperhatikan, pada hari yang sama Presiden Soekarno juga menandatangani rancangan UUD Negara Kesatuan atau kemudian lebih dikenal sebagai UUD Sementara dan sekaligus memproklamasikan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai wujud dari kesepakatan antara pemerintah RIS dan pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia (P.J. Suwarno: 1994; Nugroho Notosutanto: 1976). Keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia tentu saja berakhir secara resmi setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan Republik Indonesia menjadi satu-satunya kekuasaan resmi di wilayah yang pernah menjadi tanah jajahan Belanda dan Jepang ini. Sejak saat itu Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia, sedangkan Yogyakarta kembali kepada status awalnya menjadi sebuah propinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berstatus sebagai daerah istimewa. Status itu didasarkan pada UU No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 3 Maret 1950, yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu bestatus sebagai negara bagian RIS.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan tidak terjadi kejumudan mutlak dalam perkembangan pemikiran kesejarahan di kalangan sejarawan di Indonesia, karena secara personal beberapa sejarawan generasi berikutnya, paling tidak diwakili Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo telah berusaha menjabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip dasar historiografi Indonesiasentris untuk membangun konstruksi Sejarah Indonesia sesuai ilmu sejarah. Hal yang terjadi adalah adanya keengganan meluas dan akut untuk menjadikan pemikiran kesejarahan baru itu sebagai wacana ilmiah yang diperdebatkan. Akibatnya, rumusan historiografis yang lebih kongkrit tentang operasionalisasi Indonesiasentris baik sebagai sebuah perspektif keilmuan untuk merekonstruksi sejarah sebagai peristiwa maupun pemaknaan terhadap kenyataan-kenyataan masa lalu tidak terbentuk. Pada tataran ini, terdapat jurang luas yang memisahkan antara pemikiran kesejarahan yang berkembang di kalangan akademisi dengan pengetahuan sejarah yang ada di dalam masyarakat, termasuk substansi yang diajarkan di satuan pendididikan dasar menengah. Hasilnya, historiografi Indonesiasentris yang bersifat ideologis dan cocok bagi situasi masyarakat Indonesia pada dekade-dekade awal kemerdekaan terus menjadi diskursus kesejarahan dominan, ketika sebagian konstruksi Sejarah Indonesia telah memasuki alam keilmuani dan demokratisasi. Sementara itu tindakan menafikan keberadaan pemikiran kesejarahan Mohammad Ali telah mengakibatkan adanya ruang kosong dan hilangnya kesempatan dalam perkembangan historiografi Indonesia, padahal seharusnya pemikiran Mohammadi Ali dapat menjembatani perubahan dari fase sejarah ideologis ke fase sejarah keilmuan yang dimotori oleh Sartono Kartodirdjo. Jika sejarawan saja tidak mampu keluar dari beban politik yang melestarikan dendam sejarah, jangan berharap banyak pada masyarakat secara umum dapat keluar dari kepicikan historiografis.

Ketika kompleksitas kenyataan sejarah bertemu dengan proses globalisasi yang memunculkan ide tentang sejarah tanpa negeri, demokratisasi yang menuntut pengakuan atas hak-hak eksklusif individual, dan berkembangnya paradigma ilmu pengetahuan yang ingin meruntuhkan hegemoni orientalisme dan positivisme melalui kesadaran dekonstruktifnya, tidak ada salahnya untuk mendiskusikan kembali pemikiran kesejarahan yang melingkupi historiografi Indonesiasentris, agar ditemukan rumusan yang lebih tepat dan sesuai dengan jiwa zamannya. Periodisasi Sejarah Indonesia nampaknya perlu untuk dirumuskan kembali, hal serupa juga perlu dilakukan pada ruang lingkupnya ketika berbagai hasil penelitian mutakhir telah menghadirkan bukti-bukti baru yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi yang baru. Perspektif historiografi Indonesia di masa depan tidak dapat begitu saja menafikan bahwa Indonesia dan Belanda berbagi masa lalu bersama pada periode tertentu, dan hal serupa dapat diberlakukan pada Timor Leste. Dalam perspektif yang baru ini harus ada keberanian untuk membayangkan bahwa sebagian dari masa lalu Belanda merupakan masa lalu Indonesia itu sendiri, tanpa harus menghilangkan peran pokok orang Indonesia dan meneruskan dendam sejarah pada kolonialisme. Kita juga harus menerima dengan lapang dada bahwa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Aceh atau Makassar bukanlah Indonesia, dan Indonesia merupakan hasil kesadaran dan kesepakatan bersama yang baru benar-benar hadir di sebuah koloni Belanda pada awal abad ke-20.

Pada tataran kultural, historiografi baru itu seharusnya tidak perlu alergi dengan proses mitologisasi yang bermuara pada subjektivitas historis, yang sering dituduhkan hanya menjadi ciri historiografi tradisi dan tidak mungkin dihadirkan oleh konstruksi sejarah berdasarkan ilmu pengetahuan. Sejarah pada dasarnya adalah historiografi itu sendiri, sedangkan historiografi adalah refleksi kultural dan sekaligus kesadaran intelektual yang melibatkan sejarawan baik sebagai secara individual maupun sosial sebagai agen. Sebagai produk kultural dan sekaligus intelektual kekinian, maka sampai kapanpun sejarah pasti memilik muatan subjektivitas. Oleh karena itu konstruksi sejarah yang bertujuan untuk memahami identitas bangsa tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari mitos. Bahkan sebagai sejarawan yang sangat menjunjung tinggi sejarah sebagai ilmu dan proses kerja ilmu pengetahuan, Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa “sejarah nasional kita juga merupakan rekonstruksi masa lampau untuk membenarkan eksistensi negara nasional serta idiologi nasionalisme kita”. Pendapat yang hampir senada diungkapkan oleh Taufik Abdullah yang berpendapat bahwa, secara konseptual sejarah nasional berfungsi bagi usaha “ke arah tercapainya integrasi nasional” sebagai sebuah konsensus. Semua ini akhirnya bermuara pada pilihan yang tidak mudah bagi para sejarawan Indonesia masa depan untuk menentukan kemana akan berpihak, antara objektivitas absolut ilmu pengetahuan yang elitis dan ekslusif atau subjektivitas relatif historiografi yang mencerdaskan, menyelamatkan, dan mengandung empati tanpa harus kehilangan sifat kritisnya. Ini semua hanya sebuah tawaran gagasan awal untuk membicangkan kembali historiografi Indonesiasentris. Mungkin ada sejarawan Indonesia tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut, agar ditemukan rumusan pemikiran kesejarahan yang bermanfaat serta relevan bagi Indonesia secara keseluruhan dan kemanusiaan di masa kini dan masa depan.***

[1]Disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah ke-9 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta 5-7 Juli 2011. Sebagian materi dalam makalah ini pernah disampaikan sebagai prasaran pada beberapa forum diskusi kesejarahan sepanjang tahun 2010-2011. Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kritik dan saran dapat dialamatkan kepada purwantougm@yahoo.co.uk dan bpurwanto@ugm.ac.id.

[2]Terlepas dari tidak luasnya pengetahuan redaktur dari penerbit yang baru secara personal, terutama berkaitan dengan jaringan para sejarawan Indonesia, pernyataan tentang hak cipta di dalam pengantar redaksi pada cetakan tahun 2005 mengisyaratkan tentang ketidaktahuan sebagian besar generasi yang dibesarkan setelah tahun 1965 terhadap buku karangan salah satu sejarawan utama Indonesia yang pernah menjadi Kepala Arsip Nasional Indonesia ini (R. Moh. Ali: 2005).

[3]Sampai batas tertentu, Onghokham berada pada posisi yang sama dengan Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo yang membangun pemikiran kesejarahan yang agak berbeda dengan arus besar yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo (Onghokham: 2003).

[4]Pada tataran yang lebih praktis, adanya perbedaan dasar berpikir ini menyebabkan Kuntowijoyo bersama-sama dengan karibnya Djoko Suryo memisahkan mata kuliah Teori Sejarah dengan Metodologi Sejarah dalam proses pembelajaran di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, sesuatu yang selalu dipertanyakan oleh Sartono Kartodirdjo semasa hidupnya.

[5]Perbandingan yang sangat menarik untuk dilakukan dalam konteks ini adalah konsepsi paradigmatik yang digunakan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia VII. Sebagian penulis dalam buku yang hadir malu-malu itu, secara serampangan menggunakan fakta-fakta sejarah lokal Jakarta untuk membangun konstruksi sejarah dalam arti nasional (Anhar Gonggong et al: 1993)

Historiografi Maritim Indonesia : Prospeknya dan Tantangan — copyright by Singgih Tri Sulistiyono

HISTORIOGRAFI MARITIM INDONESIA:

PROSPEKNYA DAN TANTANGAN*

Oleh

Singgih Tri Sulistiyono

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

singgihtrisulistiyono@yahoo.com

A. Pendahuluan

Tujuan utama makalah ini adalah untuk melacak garis besar perkembangan historiografi maritim Indonesia dan membahas prospek pengembangannya serta tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang. Sebagai negara maritim, paling tidak dilihat dari sisi geografis dan potensi alamiah, Indonesia masih memiliki kajian sejarah kemaritiman yang terbatas jika dibandingkan, misalnya, dengan kajian jenis sejarah yang lain seperti sejarah pedesaan, sejarah politik, dan sebagainya.[1]

Ketertinggalan Indonesia dalam kajian sejarah maritim juga akan tampak jika dibandingkan dengan kajian sejarah maritim negara-negara lain seperti Belanda. Perpustakaan KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) di Leiden yang merupakan salah satu barometer hasil kajian sejarah Belanda dan bekas koloni Belanda (khususnya Indonesia) banyak memiliki koleksi buku sejarah maritim Belanda daripada mengenai Indonesia. Padahal diketahui bahwa luas wilayah negeri Belanda barangkali hanya dua persen saja dari wilayah Indonesia. Negeri jiran, Malaysia, yang memiliki kawasan bahari yang ‘tidak seberapa’ juga telah mengembangkan kajian-kajian sejarah maritim yang serius. Bahkan hingga saat ini Malaysia masih menjadi pusat IMB (International Maritime Bureau) yang merupakan organisasi internasional yang mengurusi berbagai persoalan kemaritiman di dunia. Dengan demikian pemahaman tentang apa yang telah dilakukan oleh para peneliti sejarah maritim Indonesia dan pemikiran tentang pengembangan kajian sejarah maritim di masa yang akan datang penting untuk dilakukan. Dalam hubungan itu, makalah ini akan membahas beberapa hal, yaitu beberapa karya pionir sejarah maritim Indonesia, tren penulisan sejarah maritim Indononesia, historiografi maritim dan problem aktual bangsa dan perspektif dalam historiografi maritim Indonesia.

B. Karya-karya Pionir

Harus diakui bahwa historiografi maritim Indonesia justru dipelopori oleh para sejarawan asing. Karya klasik yang dapat dipandang sebagai karya historiografi maritim ditulis oleh J.C. van Leur pada tahun 1934. Van  Leur mengkaji sejarah perdagangan Nusantara dari  masa awal kedatangan bangsa-bangsa Barat. Ia berpendapat bahwa perdagangan di masa awal lebih  banyak bersifat perdagangan barang-barang mewah. Ketika itu, meskipun volume perdagangan kecil tetapi memiliki nilai jual  yang  tinggi seperti emas, perak, mutiara, porselin, kain, dan sebagainya. Di samping itu juga diperdagangkan komoditi hasil bumi seperti pala, cengkeh, lada, kayu cendana, dan sebagainya. Sudah barang tentu muatan dengan volume yang  kecil  namun berharga ini berhubungan dengan tingkat kemajuan teknologi  perkapalan yang belum begitu sempurna  sehingga ukuran kapal masih relatif kecil dan navigasi yang masih non-mekanik. Aktivitas perdagangan inilah yang mampu menjelaskan proses perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan baik di bidang politik, kebudayaan maupun ekonomi.[2]

Di samping sebagai karya pionir historiografi Indonesia, karya Van Leur juga menjadi tonggak penting upaya membalikkan perspektif dalam penulisan sejarah Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, yaitu dari Eurocentric menuju ke Asian cenrtric point of view. Seperti diketahui bahwa selama masa kolonialisme, sejarah Nusantara ditulis oleh orang-orang Eropa khususnya Belanda. Mereka menulis sejarah Nusantara dengan menggunakan perspektif mereka sendiri sebagai ‘orang luar’ atau sebagai orang Eropa. Dengan demikian dramatisch person dari aktor-aktor sejarah Indonesia justru didominasi oleh pelaku-pelaku sejarah yang berkebangsaan Eropa. SejarahNusantara merupakan kepanjangan dari sejarah Nederland di seberang laut. Van Leur ingin menulis sejarah Indonesia ‘dari dalam’, yaitu mencoba untuk berempati sebagai masyarakat Indonesia. Dia menyebut perspektif ini sebagai history from within. Dengan menggunakan perspektif ini, ia berkesimpulan bahwa perdagangan dan pelayaran Asia sesungguhnya telah berkembang jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ia juga menyimpulkan, tidak seperti yang sering dikemukakan oleh kebanyakan sarjana Eropa pada waktu itu, bahwa abad ke-18 bagi Asia bukanlah merupakan ‘the Western Period’. Ia berargumen bahwa dominasi VOC masih terbatas pada kota-kota tertentu saja, dan bukan seluruh hinterland di Nusantara. Di bidang pelayaran dan perdagangan, ia menyatakan bahwa Belanda tidak sepenuhnya mampu membersihkan laut Nusantara dari pelayaran dan perdagangan pribumi meskipun Belanda telah mencoba untuk menegakkan monopoli di lautan.[3] Sudah barang tentu Belanda masih membutuhkan para pedagang pribumi untuk masih tetap eksis. Mereka masih dibutuhkan sebagai partner dagang yang akan menghidupkan perekonomian di Nusantara. Barangkali perbedaan yang menyolok terkait dengan kontrol atas pelabuhan, jaringan, dan kegiatan perdagangan itu sendiri yang pada periode ini berada di tangan Belanda.

Karya Van Leur telah merangsang munculnya karya lain yang dapat dipandang sebagai bagian dari kajian bidang sejarah maritim. Pada tahun 1962, Melink-Roelofsz telah menerbitkan karyanya yang juga menganalisis perkembangan perdagangan Asia menjelang kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan sejauhmana perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di Asia itu mempunyai pengaruh terhadap kemajuan perdagangan di Asia. Ia menyebutkan bahwa pada waktu bangsa-bangsa Eropa datang di Asia, perdagangan sudah bersifat besar-besaran. Dengan menggunakan dokumen-dokumen baik dari VOC maupun dari Portugis, ia membuktikan bahwa perdagangan Asia pada masa prakolonial bukan hanya perdagangan barang-barang mewah sebagaimana yang dikemukakan oleh van Leur. Beras dan lada juga merupakan komoditas dagang yang penting, sehingga pelayaran dan perdagangan sudah bersifat massive. Dengan demikian hal itu memerlukan kapal muatan yang besar. Ia menunjukkan bahwa kapal-kapal Eropa pada awal kedatangannya di Nusantara sebanding dengan kapal-kapal Asia. Dengan  menggunakan dokumen-dokumen yang lebih lengkap Meilink-Roelofzs melengkapi karya van Leur mengenai sejarah maritim Indonesia.Bahkan ia mengoreksi pendapat van Leur yang mengatakan bahwa  perubahan besar dalam struktur perdagangan di Asia Tenggara baru terjadi dengan datangnya bangsa  Belanda di Indonesia.Namun demikian menurut sumber Portugis yang digunakannya, ia menemukan bahwa perubahan itu sudah terjadi ketika Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511.[4]

Pembuktian mengenai ukuran ‘kapal Asia’ yang sebanding dengan kapal-kapal Eropa pada waktu awal kedatangannya di Indonesia juga menarik perhatian para peneliti yang lain. Dengan menggunakan sumber-sumber Cina, penelitian Manguin membuktikan bahwa kapal-kapal Asia Tenggara sudah memiliki ukuran yang besar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penggalian arkeologis di kawasan Riau yang menemukan sisa kapal yang berukuran sekitar 30 meter.[5] Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Horidge bahwa para pelaut Eropa awal masih menjumpai salah satu jenis kapal Asia yaitu kora-kora yang merupakan salah satu jenis kapal papan tradisional yang berukuran antara 10 hingga 30 meter.[6] Bahkan ada yang menunjukkan bahwa kapal ekspedisi Cheng Ho pada awal abad ke-15 memiliki ukuran sekitar 7 kali lebih besar jika dibandingkan dengan kapal ‘Santa Maria’ yang digunakan oleh Colombus pada akhir abad itu.[7]

Karya van Leur juga memberikan inspirasi kepada para sejarawan untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan pelayaran dan perdagangan di Nusantara sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa. Salah satu karya yang spektakuler adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh O.W. Wolters yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1967. Ia menunjukkan bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, kawasan Nusantara telah mampu mengembangkan dirinya sebagai salah satu pusat perdagangan internasional yang penting di Asia Tenggara. Bahkan sejak abad ke-7 Masehi Sriwijaya yang berpusat di seputar Palembang telah mampu mengontrol perairan di seputar Selat Sunda dan untuk selanjutnya juga kawasan Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang perdagangan internasional antara kawasan barat (India, Timur Tengah, dan sebagainya)  dan kawasan Timur (Cina, Jepang, Korea). Ia juga menunjukkan bagaimana pelayaran dan perdagangan juga telah menjadi saluran bagi hubungan-hubungan antar kelompok etnik bukan hanya di Nusantara tetapi juga di kawasan Asia Tenggara dan bahkan juga melibatkan Asia Selatan.[8]

Pada dekade-dekade berikutnya kajian mengenai Sriwijaya mengalami perkembangan yang pesat. Kemunculan Sriwijaya ini dikaitkan dengan peningkatan permintaan komoditas obat-obatan (termasuk rempah-rempah) dan wangi-wangian untuk kepentingan upacara keagamaan selama kekaisaran Cina diperintah oleh dinasti Tang dan Song sejak abad ke-7 Masehi.[9] Dalam hal ini, para pedagang Sriwijaya mampu merespon secara positif terhadap kesempatan perdagangan ini, sebab berbagai kawasan di Nusantara merupakan produsen komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pasar internasional itu. Lagi pula tidak ada perdagangan maritim antara India dan Cina pada waktu itu yang tidak memerlukan pelabuhan-pelabuhan perantara seperti Palembang, Malaka, dan beberapa pelabuhan lain di daratan Asia Tenggara. Bahkan pola ini berlangsung terus pada abad-abad sesudahnya.

Beberapa peneliti juga mencoba untuk menggambarkan ‘inner strength’ dari kerajaan Sriwijaya. Dengan menggunakan sumber-sumber Cina, Slamet Muljana misalnya menggambarkan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan pantai, negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Sebagai kerajaan pantai, ibukota Sriwijaya memang terletak di tepi air, penduduknya terpencar di luar kota, atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan alang-alang. Jika sang raja keluar, ia naik perahu dengan dilindungi payung sutera dan diiringi dengan orang-orang yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat baik dan tangkas dalam peperangan, baik di darat maupun di laut, keberaniannya tidak ada bandingnya.[10] Bahkan dikatakan oleh Macintyre bahwa warga negara Sriwijaya merupakan komunitas yang termiliterisir (militarized community).[11]

Kekuatan Sriwijaya bersumber dari beberapa hal antara lain kemampuan untuk mengelola pelabuhan dagang sebagai pelabuhan internasional yang mampu menarik para pedagang untuk singgah dan berdagang di situ. Selain itu, kekuatan Sriwijaya juga terletak pada penguasaannya atas hinterland sebagai pemasok komoditas perdagangan dan tenaga kerja untuk pengembangan kota pelabuhan. Selain itu kekuatan Sriwijaya juga ditentukan oleh kemampuannya untuk menanamkan pengaruhnya terhadap orang laut yang memiliki fungsi strategis baik dari segi politik maupun ekonomi. Untuk memperkuat posisinya, Sriwijaya juga menjalin hubungan baik dengan kekaisaran Cina dengan harapan luput dari invasi Cina dan para pedagang Sriwijaya akan memperoleh perlakuan yang baik di pelabuhan-pelabuhan Cina.[12]

Namun demikian Chauduri mengatakan bahwa kejayaan Sriwijaya terutama disebabkan oleh  kemampuannya untuk mengendalikan dan menguasai Selat Malaka, yang paling sedikit selama lima belas abad mempunyai arti penting dalam sejarah dan merupakan jalur perdagangan internasional Asia Timur ke Asia Barat dan Eropah.[13]  Dengan kata lain bahwa selama kejayaannya Sriwijaya merupakan pusat perdagangan penting yang pertama pada jalur ini, bahkan merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Dari berita Cina  diperoleh informasi bahwa Sriwijaya perupakan salah satu pusat perdagangan  antara Asia Tenggara dengan Cina  yang terpenting.[14] Perkembangan ini sejalan dengan ekspansi kekuatan Islam dalam periode permulaan. Sebagai akibat dari penaklukan-penaklukan oleh bangsa Arab di Timur-Tengah seperti  negeri Arab, Suriah, Mesir dan Mesopotamia, jalan laut melalui Asia Selatan menjadi jalan perdagangan biasa yang menggantikan jalan darat.[15] Perubahan-perubahan ini menjadi pendorong kemajuan lalu-lintas laut di Asia Tenggara yang besar. Kondisi kemajuan lalu lintas laut ini membuat kerajaan Sriwijaya memperoleh  keuntungan cukup besar. Berdasarkan prasasti Kota Kapur Sriwijaya adalah sebuah nama kerajaan di Sumatera Selatan dengan pusat di Palembang, dekat sungai Musi.[16]  Prasasti yang ditemukan pada umumnya  berasal dari abad ke-7 atau ke-8, yaitu masa awal tumbuhnya Sriwijaya sebagai suatu kekuatan. Dari prasasti itu timbul kesan  bahwa masa itu adalah  masa penaklukan pada saat tentara Sriwijaya bergerak di seluruh negeri  dalam suatu usaha ekspansi.[17]

Di samping sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, dapat diketahui pula bahwa Sriwijaya juga merupakan pusat pengembangan agama Budha.  Pada tahun 671, seorang pendeta Budha dari Tiongkok yang bernama I-tsing singgah selama enam bulan di Sriwijaya dalam perjalannya dari Kanton ke India. Di Sriwijaya, ia belajar tata bahasa Sansekerta. Kemudian ia singgah juga di Malaka selama dua bulan, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke India untuk tinggal selama sepuluh tahun. Pada tahun 685 ia kembali ke Sriwijaya dan tinggal selama empat tahun untuk menerjemahkan berbagai kitab suci Budha dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Cina. Hal ini membuktikan betapa pentingnya Sriwijaya sebagai titik pusat untuk mempelajari Budha Mahayana.[18] Ada informasi juga bahwa seorang guru terkenal  yang  bernama  Sakyakirtimenganjurkan agar pendeta  yang  hendak  ke  India  untuk lebih dahulu belajar ke Sriwijaya sekitar  satu atau dua tahun.[19]

Dengan menggunakan sumber-sumber Cina, Groeneveld sebetulnya juga telah mencoba untuk merekonstruksi wilayah-wilayah yang pernah dikontrol oleh kerajaan Sriwijaya. Hingga abad ke-13 posisi Sriwijaya sebagai kerajaan maritim masih cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku “Chu-fan-chi“ yang ditulis tahun 1225 oleh Chau-ju-kua. Buku itu menceritakan bahwa di Asia Tenggara ada dua kerajaan yang terkemuka dan kaya, pertama ialah Jawa dan yang kedua ialah Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang menguasai bagian Barat  kepulauan Indonesia  dan tidak  kurang  dari lima belas  negeri menjadi fasal  San-fo-tsi (Sriwijaya) yang sebagian besar terletak di Sumatra, Semenanjung Malaya dan bagian barat pulau Jawa (Sunda). Chau-ju-kua mengatakan bahwa pemerintahan Sunda tidak teratur dan banyak penduduk yang menjadi bajak laut, sehingga menyebabkan tidak ada kapal dagang yang berani berlabuh di sana. Semua perdagangan antara Tiongkok dan India harus melalui San-fo-tsi, negeri penguasa selat Malaka yang tidak ada saingannya. Sebagai akibat penguasaan selat Malaka yang menghubungkan tidak saja India dan Tiongkok, tetapi juga negeri-negeri Barat, maka San-fo-tsi memiliki potensi ekonomi maritim yang besar.17

Hubungan yang erat antara perkembangan perdagangan maritim dengan berkembangnya pusat-pusat kekuatan politik di Asia Tenggara menjadi tema utama penelitian yang dilakukan oleh Kenneth R. Hall yang diterbitkannya pada tahun 1985.[20] Sebagaimana peneliti sejarah maritim yang lain, ia menggambarkan kegiatan pelayaran dan perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang pesat sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat. Berkembangnya aktivitas maritim itu juga telah menentukan perkembangan politik dan kebudayaan masyarakat Asia Tenggara. Bahkan kerajaan Majapahit pun yang memiliki basis pertanian yang kuat juga melakukan internal structural adjustment agar dapat mengintegrasikan diri dengan jaringan perdagangan maritim yang berskala internasional.

Sementara itu karya van Leur juga mendorong para peneliti sejarah maritm yang lebih muda untuk memfokuskan penelitiannya pada aktivitas pelayaran pribumi di Nusantara pada periode abad ke-18, yaitu sebuah periode yang secara tradisional dipandang sebagai periode dominasi pelayaran dan perdagangan VOC. Beberapa peneliti yang memfokuskan hal ini antara lain dapat disebutkan di sini: Gerrit J. Knaap[21] dan L. Nagtegaal[22].   Dalam hal ini mereka ingin membuktikan bahwa pelayaran dan perdagangan maritim pribumi masih cukup berkembang meskipun menghadapi dominasi dan monopoli VOC.

C. Trend Sejarah Kawasan dan Jaringan Maritim

Perkembangan penelitian mengenai sejarah maritim di Indonesia juga distimulasi oleh penelitian yang dilakukan oleh salah satu sejarawan terkenal dari kelompok Annales di Perancis yang sejak tahun 1950-an mempelopori penelitian sejarah yang disebut sebagai total history atau sejarah total. Salah satu sejarawan aliran Annales yang terkenal adalah Fernand Braudel yang membuat penelitian mengenai kawasan Laut Tengah yang diterbitkan sejak tahun 1959.[23] Karya ini merupakan penanda bagi awal berkembangnya sejarah struktural yang memberi perhatian serius kepada pengaruh aspek geografi kepada kebudayaan dan ekonomi suatu masyarakat. Selain itu karya ini juga dapat ditempatkan sebagai studi kawasan laut sebagai unit sejarah. Demikian juga model sejarah total juga mulai berkembang terinspirasi penelitian ini. Karya ini mencoba untuk mengungkap semua aspek dari kehidupan manusia di kawasan Laut Tengah. Aspek struktural dari dinamika kehidupan manusia berkait erat dengan faktor perubahan geografi dan kebudayaan, sedangkan aspek konjungtural dari gelombang perubahan sejarah manusia berkait erat dengan perubahan ekonomi. Sementara itu aspek event yang berubah secara cepat berkaitan dengan perubahan-perubahan di bidang politik yang sangat cepat dan dinamis. Dalam hal ini, prioritas diberikan kepada aspek-aspek struktural dan konjungtural dalam perkembangan historis yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan-perubahan politik.

Braudel mengatakan bahwa laut (dalam hal ini Laut Tengah) merupakan faktor yang mengintegrasikan berbagai elemen sosial budaya dari berbagai kelompok sosial dan etnik yang tinggal di kawasan Laut Tengah. Ia mengatakan:[24] ‘The sea is everything. It provides unity, transport, the means of exchange and intercourse. But it has also been the great divider, the obstacle that had to be overcome’. Dalam hubungan itulah maka sesungguhnya sejarah kawasan Laut Tengah merupakan sejarah interkoneksi di antara berbagai budaya dan masyarakat yang tinggal di seputar Laut Tengah yang mencakup daerah Afrika Utara, Asia Barat, dan Eropa Selatan dan Barat. Selama berabad-abad, Laut Tengah telah berfungsi sebagai jembatan dan saluran bagi terjadinya pertukaran budaya, ekonomi, dan politik yang sangat beragam. Dapat dipahami jika kawasan sekitar Laut Tengah dapat terintegrasikan dengan menggunakan medium laut. Bahkan pada waktu itu Laut Tengah dipandang sebagai common property oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya dengan sebutan mare nostrum.

Karya Braudel tersebut telah memberi inspirasi kepada sejarawan lain yang lebih muda. Sejarawan Indonesia yang pertama kali mencoba menerapkan model Braudel dalam sejarah Indonesia adalah F.A. Sutjipto yang mengkaji kawasan di sekitar Selat Madura.[25] Kawasan ini merupakan lokasi berkembangnya kota-kota pantai yang saling memiliki jalinan hubungan yang erat dalam perkembangan sejarahnya, yaitu kota Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Besuki, Bandawasa, Panarukan, Banyuwangi, Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan. Untuk mengungkap jalinan hubungan ini ia menggunakan pendekatan yang  menekankan  pada pengkajian  faktor-faktor yang memiliki fungsi integratif  yang berupa mainstreams  (aliran-aliran besar) yaitu perdagangan,  agama, kebudayaan dan perkembangan politik. Pada akhirnya proses historis inilah yang menempatkan kota-kota yang terletak di sekitar Selat Madura itu tumbuh dan berkembang dengan karakteristik yang berbeda dengan kota-kota lain di pantai utara Jawa.

Sejarawan Braudelian lain yang menghasilkan karya monumental yang cakupan spasialnya melibatkan Nusantara adalah Anthony Reid yang menulis dua volume buku mengenai kawasan Asia Tenggara pada ‘Abad Perdagangan’.[26] Pada intinya Reid ingin menyusun total history mengenai Asia Tenggara pada periode puncak kejayaan perdagangan maritim di kawasan ini menjelang kedatangan bangsa-bangsa Barat hingga awal dominasi mereka atas perairan Asia Tenggara. Dalam Volume I, Reid memfokuskan kajiannya pada sejarah aspek-aspek geografis, sosial, dan budaya dengan memberikan deskripsi yang menarik tentang faktor-faktor alamiah dan manusia, kesehatan, budaya material, organisasi sosial, upacara dan hiburan yang membuat kawasan Asia Tenggara sangat karakteristik jika dibandingkan dengan kawasan di sekitarnya, seperti India, Cina, dan Australia.

Sementara itu, pada Volume II, Reid memfokuskan penelitiannya pada dinamika sejarah ekonomi dan perdagangan kota-kota dan daerah-daerah di kawasan Asia Tenggara menjelang awal kedatangan bangsa-bangsa Barat. Pendek kata, dengan latar belakang kesatuan geografis, alamiah dan manusia, Asia Tenggara, meskipun memiliki kebhinekaan secara internal, menjadi kesatuan yang distinctive dari kawasan di sekitarnya. Laut-laut yang membentang di kawasan Asia Tenggara bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan daerah-daerah di kawasan ini. Melalui kegiatan perdagangan, diplomasi, perang, penyebaran agama dan sebagainya akhirnya kesatuan-kesatuan sosial dan etnis yang tersebar di kawasan ini dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian unsur-unsur kesamaan dalam elemen-elemen budaya di Asia Tenggara dapat dipahami dengan baik.

Studi kawasan maritim dengan aspek-aspek yang lebih terbatas juga dilakukan oleh beberapa peneliti seperti James F. Waren dan A.B. Lapian. Dalam studinya mengenai sejarah kawasan Laut Sulu (kawasan laut antara Kalimantan Utara, Laut Sulawesi, dan Filipina Selatan), Waren memfokuskan kajiannya pada respon lokal terhadap proses globalisasi ekonomi perdagangan, terutama antara Inggris dan Cina. Sejak pertengahan ke dua abad ke-18 hingga akhir abad ke-19 perdagangan teh antara Inggris dan Cina berkembang pesat. Namun demikian, Ingris tidak akan banyak mendapatkan komoditas teh dari Cina jika tidak membawa komoditas-komoditas yang sangat diminati oleh masyarakat Cina, yaitu teripang, kerang mutiara, dan sarang burung. Oleh karena permintaan yang tinggi terhadap komoditas-komiditas tersebut maka timbul persoalan kekurangan tenaga kerja. Oleh karena institusi perbudakan bagi masyarakat pribumi masih merupakan hal yang legal, maka permintaan pasar itu dijawab dengan ‘produksi’ budak dalam skala industri. Akibatnya perburuan budak (slave riding) menjadi berkembang hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, kawasan Sulu merupakan pasar budak yang sangat ramai. Sementara itu Inggris, karena keuntungan-keuntungan ekonomi, seringkali menutup mata atas perkembangan fenomena perbudakan ini.[27]

Sementara itu A.B. Lapian meneliti sejarah kawasan Laut Sulawesi dengan fokus pada fenomena perompakan. Di samping ingin mengkaji fenomena perompakan sebagai reaksi lokal atas dominasi kolonial, studi ini juga ingin menggambarkan bagaimana penggunaan istilah perompakan (zeerover) yang digunakan oleh kaum kolonialis ini sangat bias. Ia ingin menunjukkan bahwaaksi perompakan sesungguhnya merupakan reaksi atas perompakan yang dilakukan oleh para kolonialis Barat di Asia Tenggara yang mengakibatkan hancurnya kekuasaan politik dan ekonomi penguasa lokal. Hal yang demikian inilah yang menjadi salah satu tema kajian Lapian dalam desertasinya. Untuk menampik kategorisasi Eropa sentris yang monolitik tentang piracy ia membeberkan adanya tiga kategori berbeda yang seringkali disamaratakan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu Orang Laut, Raja Laut, dan Bajak Laut. Masing-masing tipe dapat dianggap sebagai bajak laut oleh tipe lain. Demikian pula ia dapat menganggap dirinya sebagai raja laut di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian bagi mereka sendiri, kegiatan mereka tidak merupakan pelanggaran hukum sebab mereka mengambil hak mereka sendiri. Jadi istilah perompak atau bajak laut  pada saat itu sangat bias. Istilah ini akan cocok jika dipakai oleh suatu pemerintahan yang sudah mapan. Padahal pada waktu itu masing masing kekuatan tersebut, baik yang berasal dari bangsa-bangsa Barat maupun dari berbagai masyarakat lokal, masing-masing melihat sebagai saingannya, termasuk kekuatan kolonial yang dipandang sebagai kekuatan bajak laut yang merampok hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu ia menawarkan penggunaan unsur kekerasan atau violence sebagai penanda utama aktivitas perompakan.[28]

Karya Lapian yang berbau Braudelian ini juga disusul oleh sejarawan yang lebih muda. Hal ini antara lain dapat dilihat dari disertasi I Gde Parimartha, Gusti Asnan dan Singgih Tri Sulistiyono. Dalam penelitian disertasi mengenai kaitan antara perdagangan dan politik di Nusa Tenggara, Parimartha juga menunjukkan bahwa jauh sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat, kawasan ini telah mampu mengembangkan dunia perdagangan untuk kepentingan kemakmuran mereka dan bahwa mereka juga mampu menjalin hubungan dengan kekuatan luar baik di bidang ekonomi maupun politik. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, jaringan perdagangan Nusa Tenggara menjadi semakin luas sejalan dengan jaringan ekonomi global yang dibangun oleh kolonialis Belanda dan penggunaan teknologi mesin dalam alat transportasi laut. Namun demikian perkembangan ini justru menempatkan kekuatan ekonomi pribumi dalam posisi yang marginal apalagi pada akhirnya kekuasaan politik pribumi juga dirampas oleh kekuatan kolonial. Sementara itu para pedagang Belanda dan kelompok Timur Asing semakin mendapatkan posisi yang semakin menguntungkan dalam sistem kolonialisme.[29]

Dalam penelitiannya tentang dunia bahari pantai barat Sumatera, Gusti Asnan mencoba untuk menjawab pertanyaan pokok: apa arti kehadiran pemerintah kolonial terhadap dunia bahari di daerah Pantai Barat Sumatera (yang membentang antara Indragiri dan Singkel) pada umumnya dan kegiatan perdagangan pada khususnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menjawab pertanyaan: sejauhmana keterlibatan kelompok-kelompok nonpemerintah kolonial dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran di daerah ini. Ia menyatakan bahwa sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat, kawasan ini telah mengalami perkembangan yang signifikan di bidang pelayaran dan perdagangan. Sejalan dengan semakin kuatnya posisi pemerintah kolonial Belanda di kawasan ini, infrastruktur perekonomian khususnya akses jalan ke pedalaman menjadi semakin baik sehingga perdagangan (ekspor dan impor) juga semakin berkembang. Namun demikian kesempatan itu menjadi bahan perebutan di antara berbagai kelompok kekuatan ekonomi baik para pengusaha Belanda sendiri maupun para pengusaha Eropa lain serta para bisnismen Cina. Akibatnya posisi pengusaha pribumi menempati posisi yang marginal. Meskipun demikian ada juga bebeapa pengusaha pribumi yang dapat bertahan dan bahwa mencapai kesusksesan berkat jalinan hubungan baik melalui lobi-lobi dengan para pejabat kolonial.[30]

Sementara itu, dalam penelitian untuk disertasi, Singgih Tri Sulistiyono mencoba untuk melacak pasang-surut perkembangan Jaringan Laut Jawa dalam kaitannya dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan antardaerah dalam kerangka proses integrasi ekonomi di Indonesia sejak tahun 1870-an hingga tahun 1970-an.[31] Dalam konteks Braudelian, disertasi ini ingin menunjukkan bahwa laut memiliki fungsi integratif dalam konteks negara nasional pada era modern. Bahkan sejak masa akhir pemerintah kolonial, Laut Jawa telah disadari sebagai Indië’s Middellandsche Zee. Dengan menggunakan Jaringan Laut Jawa sebagai suatu unit analisis, penelitian ini ingin mendeskripsikan bahwa penggambaran yang dikotomis dalam historiografi ekonomi Indonesia yang mempertentangkan Jawa dengan Luar Jawa dapat dihindari. Dalam kaitan ini, Jaringan Laut Jawa telah bertindak sebagai katalisator hubungan-hubungan eknomomi di antara pelabuhan-pelabuhan utama di kepulauan Indonesia yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bagi pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil di sekitarnya. Oleh karena pelabuhan-pelabuhan utama itu tidak hanya terletak di Java, tetapi juga di Luar Jawa dan bahkan mencakup pelabuhan Singapura, maka hubungan antar pelabuhan-pelabuhan ini telah memprekondisikan suatu proses ketika abad modernisasi dunia pelayaran Indonesia (1870-an-1970-an) menyaksikan Jaringan Laut Jawa berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian integrasi ekonomi dan politik sejak jaman kolonial Belanda hingga masa awal pemerintahan Orde Baru.

Selain kecenderungan ke arah penulisan sejarah kawasan bahari sebagaimana yang telah digambarkan di atas, juga terdapat kecenderungan lain dari para sejarawan maritim untuk menulis sejarah kota pelabuhan dengan segala kompleksitas kehidupan masyarakatnya beserta dengan jaringan pelayaran dan perdagangannya. Sebuah karya sosiologis yang inspiratif mengenai masyarakat di sebuah kota pelabuhan (Makassar) telah ditulis oleh Heather Sutherland.[32] Ia  menggambarkan  bahwa meskipun posisinya agak jauh dari daratan Asia dan penduduknya relatif kecil namun hal itu tidak membuat Makassar menjadi terbelakang. Sebelum dikuasai oleh VOC, ekonomi Makassar mampu mengikuti irama perdagangan dunia, pemerintahannya  selalu  berusaha keras  untuk mendamaikan pengaruh-pengaruh asing yang baru dengan realitas lokal, meskipun kehidupan sosialnya selalu mencerminkan ketegangan dan kekuatan dari  berbagai  etnik yang ada. Walaupun Makassar memiliki letak yang jauh  dengan daratan Asia, namun ia dapat berjaya melalui perdagangannya yang  telah memberi penghidupan pada penduduknya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arus barang yang lewat pelabuhan atau sebagai buruh pada saudagar-saudagar yang ada dan bekerja pada pemilik kapal sebagai pelaut.

Setelah berhasil menundukkan Makassar, VOC berusaha untuk menghancurkan kemudian membentuk kembali serta menjadikan Makassar sebagai instrumen efektif guna mengejar tujuan-tujuan regionalnya, yaitu menguasai jalur di perairan Asia Tenggara. Namun demikian Belanda tidak mampu untuk membuat perubahan-perubahan secara total atas jaringan perdagangan regional di  kawasan ini. Hal ini berkaitan dengan kenyataan adanya jurang yang tetap lebar antara “Company Town” yang telah diciptakan oleh Belanda dengan  realitas sosial yang ada di Makasar itu sendiri. Hal itu terutama  disebabkan oleh adanya struktur penduduk Makassar yang sangat kompleks  dengan berbagai jaringan hubungan sosial antar-etnik dan kelompok sosial lainnya  yang  rumit.

Karya Sutherland tersebut secara beruntun telah mengilhami beberapa sejarawan muda untuk mencoba menulis sejarah kota pelabuhan dengan fokus pada jaringan pelayaran dan perdagangan. Dalam hubungan itu, sejak awal tahun 1990-an telah muncul berbagai karya sejarah maritim dari hasil penelitian baik yang berupa disertasi S3 maupun tesis S2. Sebagian besar karya-karya ini mengkaji kota pelabuhan baik pelabuhan dagang[33] maupun pelabuhan perikanan,[34] serta gerakan-gerakan buruh yang berupa pemogokan di pelabuhan.[35] Di luar tema itu, muncul karya mengenai sejarah sektor perikanan khususnya di kawasan pantai utara Jawa yang ditulis oleh Masyhuri.[36] Sementara itu disertasi Susanto Zudi yang sudah diterbitkan menganalisis tentang jaringan pelayaran dan perdagangan orang-orang Buton di kepulauan Indonesia dan sekitarnya.[37] Mungkin masih masih ada lagi karya-karya akademik dari mahasiswa S2 dan S3 mengenai sejarah maritim, namun belum terekam secara sistematis. Adalah aneh sekali bahwa sebagai negara maritim, penulisan sejarah maritim Indonesia belum berkembang secara proporsional. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya guna membangkitkan gairah untuk menulis sejarah maritim Nusantara. Dalam hubungan itu perlu disebutkan karya Djuliati Suroyo dan kawan-kawan yang telah menerbitkan buku tentang sejarah maritim Indonesia sejak periode awal hingga abad ke-17 dengan memfokuskan diri pada perkembangan jaringan-jaringan pelayaran dan perdagangan di Nusantara.[38]

D. Sejarah Maritim dan Problem Aktual Bangsa: Peluang dan Tangangan

Salah satu persoalan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah keberlangsungan Indonesia itu sendiri, yaitu apakah Indonesia dalam wujudnya yang seperti sekarang ini dapat dipertahankan di masa yang akan datang. Persoalan yang sangat mendasar ini erat kaitannya dengan komitmen segenap bangsa Indonesia apakah masih ingin melangsungkan kehidupan bersama sebagai sebuah nasion atau tidak. Di beberapa tempat masih dapat disaksikan adanya beberapa gerakan politik dan mungkin juga gerakan bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagaimana yang terjadi di Maluku dan Papua. Selain itu juga masih sering terdengar berita adanya konflik sosial yang berbau SARA (suku, agama, dan ras) di beberapa tempat di Indonesia.

Persoalan lain yang juga masih dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah dampak dan buntut dari krisis moneter (krismon) yang terjadi sejak akhir tahun 1997. Krisis moneter itu diikuti oleh berbagai krisis seperti krisis politik, krisis kultural, dan krisis kepercayaan terhadap pemimpin, sehingga ada yang menyebutnya sebagai ‘kristal’ atau krisis total. Seperti diketahui bahwa krisis ekonomi itu telah ikut pula melahirkan gerakan reformasi yang mulai merebak sejak tahun 1998. Gerakan reformasi telah menyadarkan beberapa kalangan elite politik untuk memberdayakan potensi laut dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan di tengah-tengah hingar-bingar reformasi itu juga muncul cita-cita untuk membangun Indonesia Baru sebagai negara bahari yang kokoh. Bahkan Cita-cita itu bukan hanya berasal dari kalangan politisi saja tetapi juga dari kalangan akademisi.

Meskipun demikian perlu disadari bahwa untuk membangun negara bahari yang besar tidak bisa hanya dengan cara mengkeksploitasi kekayaan laut secara seenaknya, sebab hal itu justru akan menjerumuskan bangsa Indonesia ke arah proses pemiskinan yang lebih parah sebab dengan begitu potensi kekayaan laut sebagaimana kekayaan darat juga akan rusak. Dalam hal ini, untuk membangun negara bahari yang besar diperlukan landasan budaya dan nilai bahari yang kuat. Pembangunan negara bahari tanpa landasan budaya dan nilai bahari yang kuat hanya akan melahirkan eksploitasi kekayaan laut yang tidak terkendali. Dalam kaitan dengan persoalan-persoalan itu, muncul pertanyaan yang mendasar: apa yang dapat disumbangkan oleh sejarah maritim untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan besar itu, yaitu persoalan ancaman disintegrasi bangsa dan penanaman nilai-nilai budaya bahari untuk membangun ‘Indonesia Baru’ sebagai negara bahari. Persoalan pertama berkait erat dengan seberapa jauh nilai-nilai integrasi bangsa ditanamkan dalam jiwa segenap generasi muda bangsa Indonesia, sedangkan persoalan kedua berhubungan erat dengan sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya bahari kepada segenap anak bangsa. Dalam konteks kedua permasalahan itu, sejarah maritim dapat mengambil peranan yang signifikan untuk dapat difungsikan seperti civic education.

Mengapa sejarah maritim dapat diproyeksikan memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi dua persoalan di atas? Pertama, secara geografis Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia. Kawasan yang demikian luas ini dihuni oleh berbagai kelompok etnik yang selama berabad-abad telah menggunakan laut sebagai wahana untuk saling berkomunikasi. Sejarah maritim akan menjadi wahana untuk membangkitkan kesadaran mengenai proses-proses historis yang telah mengantarkan terbentuknya apa yang kemudian disebut sebagai nasion Indonesia. Kedua, sejarah maritim sangat cocok untuk dijadikan sebagai medium sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya bahari sebagai landasan untuk membangun negara bahari dimasa yang akan datang. Ketiga,secara substansi sejarah maritim akan mampu menyediakan wacana yang luas mengenai komunikasi lintas budaya (cross-cultural communication) antara satu komunitas dengan komunitas yang lain yang menjadi dasar bagi proses integrasi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena hubungan lewat laut  telah memprekondisikan terjadinya komunikasi lintas budaya baik lewat saluran pelayaran maupun perdagangan. Kondisi geografis telah memungkinkan aktivitas ini bisa berlangsung dengan baik karena laut mengandung dinamika  yang menciptakan kesatuan,  hubungan antar  manusia dan antar bangsa lewat transportasi,  perda­gangan, dan pertemuan budaya. Dengan demikian kebijakanakan bisa dipetik oleh segenap anak bangsa mengenai nilai-nilai kebaharian yang memperkuat proses komunikasi lintas budaya yang sebetulnya menjadi fondamen yang kokoh untuk integrasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang sebagai negara bahari. Keempat, sudah waktunya civic education diajarkan tidak dengan pendekatan doktriner yang bersifat politis sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), tetapi lebih mengedepankan pendekatan sosiao-kultural dalam menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa.

Pada saat ini sebetulnya para sejarawan maritim memiliki peluang yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara nasional dalam rangka menghadapi ekspansi globalisasi dan regionalisasi yang semakin menggejala. Hal ini terkait dengan pertanyaan apakah historiografi Indonesia saat ini mampu menjawab tantangan tantangan-tantangan baru sebagai akibat dari semakin merebaknya internasionalisme dan regionalisme yang disemangati oleh globalisasi dan pasar bebas? Seperti diketahui bahwa kebanyakan historiografi yang diproduksi oleh para sejarawan dalam kerangka sejarah nasional.[39] Dalam hal ini, historiografi tersebut ditulis untuk kepentingan sebuah negara bangsa dan sekaligus juga disemangati oleh fanatisme nasionalisme. Bahkan seringkali, kalau bukannya selalu, di negara bekas koloni historiografi dimaksudkan untuk membangkitkan semangat nasionalisme tidak hanya untuk melawan kolonialisme tetapi juga dalam kerangka persaingan  dan konflik dengan negara tetangga.

Historiografi dan pembelajaran sejarah seringkali menciptakan dan memperkuat ingatan kolektif mengenai pengalaman masa lampau yang mudah dibangkitkan kembali jika terjadi persoalan-persoalan aktual yang terjadi. Dapat disaksikan dengan jelas beberapa peristiwa terakhir ini ketika terjadi perbedaan dan persengketaan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks itu, sebagian besar elemen masyarakat Indonesia dengan mudah tersulut emosi untuk kembali mengulangi peristiwa masa lampau yaitu ‘Ganyang Malaysia’. Sementara itu, publik di Malaysia sudah tidak lagi begitu memperhatikan persoalan-persoalan seperti itu. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa historiografi dan pembelajaran sejarah di lembaga pendidikan formal di Indonesia masih banyak masih menonjolkan semangat dan fanatisme nasionalisme Indonesia, yang dengan mudah dapat memacu setiap konflik aktual akan diperkuat dengan ingatan kolektif masa lampau.

Apa yang perlu dipertanyakan adalah apakah historiografi yang ditulis dalam kerangka nasionalisme yang merupakan produk abad XIX seperti itu masih relevan dengan siatuasi zaman sekarang ketika internasionalisme, regionalisme, globalisasi, dan neoliberalisme menggeser paham nasionalisme. Peran negara bangsa yang sangat dominan selama abad XX mulai dikebiri oleh kekuatan pasar dan rezim internasionalisme. Sejak tahun tahun 2010, negara-negara Asia Tenggara sudah menerapkan AFTA (Asean Free Trade Area). Selanjutnya pada tahun 2015 akan dibentuk ASEAN Economic Community yang memungkinkan batas-batas tradisional negara bangsa mulai runtuh dalam konteks lalu lintas ekonomi baik barang, jasa, modal, maupun tenaga kerja. Dalam hubungan inilah barangkali perlu perspektif baru dalam penulisan sejarah agar tidak terjadi gap antara pemahaman sejarah dengan perkembangan aktual masarakat global. Dengan perspektif baru itu pula dimungkinkan historiografi memiliki andil yang besar dalam penyelesaian berbagai persoalan aktual yang dihadapi oleh masyarakat dalam pergaulan antarbangsa. Dalam hubungan inilah barangkali historiografi maritim dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memahami hubungan antarbangsa melalui media laut dari masa lampau hingga masa kini, baik di bidang pelayaran, perdagangan, diplomasi, dan sebagainya.

E. Perspektif dalam Penulisan Sejarah Maritim Nusantara

Menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Drake bahwa pengajaran sejarah memiliki peran sebagai sarana untuk memperkokoh integrasi nasional. Di samping itu, masih ada beberapa faktor yang lain yang dapat memperkuat integrasi bangsa, antara lain adalah interaksi yang intensif di antara bebagai kelompok sosial dalam masyarakat.[40] Dalam hubungan itu, perlu perspektif tertentu dalam penulisan sejarah maritim agar dapat menjalankan peran untuk memperkuat integrasi bangsa, yaitu perspektif cross-cultural communication.

Mengingat baik secara historis maupun geografis, Indonesia merupakan negara bahari, maka unsur kelautan menjadi bagian yang inheren dalam sejarah Indonesia. Melalui laut itulah apa yang dinamakan bangsa Indonesia terbentuk setelah melalui proses cross-cultural communication (komunikasi lintas budaya). Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa Indonesia merupakan satu kesatu­an politik yang mengikat beribu-ribu pulau dan beratus-ra­tus  suku  bangsa. Hal itu menunjukkan adanya perkembangan dinamika faktor hubungan antar pulau, antar suku bangsa, antar kelompok sosial, dan antar bangsa yang telah memainkan peranan yang sangat  pent­ing dalam proses integrasi bangsa. Di sini laut dengan se­gala bentuk transportasinya merupakan sarana hubungan utama. Dalam hubungan ini perspektif hubungan lintas budaya perlumendapatkan penekanan dalam menulis sejarah maritim Nusantara.

Komunikasi lintas budaya memiliki hubungan yang erat dengan sebuah proses terbentuknya bangsa Indonesia atau ‘proses menjadi Indonesia’ (a process to be Indonesia). Jadi mungkin perlu disadari bahwa secara legal dan secara politik memang Indonesia sudah ada, tetapi secara kultural sebagai sebuah bangsa, Indonesia masih dalam suatu proses yang tidak menutup kemungkinan akan gagal di tengah jalan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh Sartono Kartodirdjo yang mengatakan:[41]

‘sejarah nasional Indonesia sesungguhnya dapat dipandang sebagai proses perkembangan yang secara lambat laun dan kontinu mewujudkan integrasi, sejak jaman prasejarah sampai masa kini yang akhirnya menghasilkan bentuk integrasi seperti terwujud pada kesatuan nasional dewasa ini.’

Dalam hubungan itu, apa yang disebut sebagai cross cultural communication yang menghubungkan berbagai kelompok etnik, unsur-unsur sosial dan lokalitas di Nusantara menjadi sangat penting kedudukannya. Mengingat persoalan-persoalan disintegrasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini maka perlu dicari perspektif baru yang menyangkut hubungan antara wilayah, kesatuan sosial dan politik. Dalam hubungan itulah akar-akar sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menjadi landasan hubungan antar wilayah baik dalam bentuk friendship (persahabatan, diplomasi) maupun dalam bentuk conflict dan penyelesaiannya (managemen konflik) perlu diidentifikasi dengan baik.

Dengan penelitian sejarah yang menekankan segi komunikasi lintas budaya, diharapkan pelajaran bisa diambil untuk memperkaya wacana dalam pengembangan model komunikasi lintas budaya pada masa sekarang dan yang akan datang. Dalam hubungan itu analisis mengenai pola-pola komunikasi lintas budaya pada masa pra-kolonial perlu dilakukan justru pada periode itu kekuatan politik pribumi saling berinteraksi dan berbenturan namun pada akhirnya menemukan bentuk-bentuk keseimbangannya.

Meskipun secara silih berganti, kekuatan-kekuatan politik juga saling berkonflik dan berakomodasi, namun ada saat-saatnya di mana gelombang pengaruh kebudayaan dan agama mempersatukan mereka. Kebudayaan dan agama menjadi semacam identitas dari komunitas yang mungkin secara etnik berbeda. Hal ini bisa dilihat dari proses penyebaran agama Hindu, Budha, Islam yang telah berkembang menjadi identitas bersama yang relatif mampu mengatasi koridor kesukuan. Dalam konteks itu pengkajian mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia dan model-model komunikasi lintas budaya yang mereka kembangkan sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang juga sedang mensyaratkan adanya komunikasi litas budaya yang intensif. Di samping itu kota-kota yang menjadi pusat-pusat kerajaan-kerajaan maritim juga merupakan pusat-pusat perdagangan dunia. Sebagai pusat perdagangan dunia maka sudah barang tentu kota-kota ini bersifat kosmopolitan.[42] Sifat kosmopolitan dari kota-kota ini memungkinkan terkondisinya suasana koeksistensi damai di antara komunitas-komunitas dan sikap toleransi yang relatif tinggi. Seperti diketahui bahwa sejak perdagangan antarpulau dan perdagangan internasional berkembang di Nusantara, kota-kota pantai menjadi titik-titik simpul dalam perdagangan itu dan menjadi rendesvous serta tempat tinggal para pedagang, baik pedagang lokal maupun pedagang dari mancanegara.

Dalam konteks itulah mencari akar-akar integrasi nasional dari kajian historis periode pra-kolonial akan memberikan kemungkinan yang luas bagi penemuan model yang ideal bagi komunikasi lintas budaya yang merupakan unsur penting dalam mewujudkan integrasi bangsa. Untuk paradigma dalam penulisan sejarah Indonesia, mainstream yang menguasai alur sejarah adalah proses untuk menjadi Indonesia (a process to be Indonesia) atau dengan kata lain proses-proses kemasyarakatan yang mangantarkan kepada terwujudnya integrasi nasional Indonesia. Sudah barang tentu di dalam proses itu kejadian-kejadian yang terjadi sangat bervariasi yaitu berupa kompetisi, konflik, dan akomodasi.

Unsur yang paling penting dalam penonjolan alur dari proses sejarah maritim adalah keseimbangan antara unsur ekspansi (perkembangan)  dan integrasi dalam setiap fenomena dan proses historis. Segi ekspansi banyak menyangkut soal perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu komunitas tertentu baik sebagai kesatuan geografis maupun kesatuan politis. Aspek perkembangan dan kemajuan itu bisa diacukan dengan muncul, berkembang, dan runtuhnya kesatuan-kesatuan politik yang menyebar di wilayah kepulauan Indonesia, baik dalam kurun yang bersamaan maupun dalam waktu yang bergantian.

Sementara itu, penonjolan segi integrasi dalam penulisan sejarah maritim Indonesia berarti penonjolan pada proses pembentukan jaringan (network) yang merefleksikan interrelasi di antara unsur-unsur sosial dalam masyarakat atau interkomunikasi lintas budaya masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan suatu sistem network yang terdiri dari beberapa sub-network dari aktivitas perdagangan, politik, kebudayaan dan sebagainya. Sudah barang tentu aktivitas ini menggunakan jalur pelayaran sebagai sarananya yang memungkinkan terjadinya suatu fenomena yang oleh Curtin disebut sebagai trade diasporas (diaspora perdagangan).[43] Dalam hubungan itu penting untuk mengkaji route perdagangan dan hubungan antar-pusat-pusat perdagangan (pasar), arah perdagangan, komoditi yang diperdagangkan, dan sebagainya yang semuanya itu bisa menggambarkan sebuat jaringan yang merupakan faktor yang mendasar dari proses integrasi.[44] Dengan demikian jaringan ini melibatkan pusat-pusat perdagangan yang merupakan market place yang biasanya merupakan kota-kota pelabuhan yang merupakan titik-titik simpul dari suatu jaringan perdagangan maritim.[45]

Suatu jaringan perdagangan memiliki cakupan yang bervariasi, bisa mencakup hanya di tingkat lokal dan ada juga yang memiliki cakupan tingkat internasional. Jaringan ini biasanya berhubungan dengan mobilitas barang, modal, dan tenaga kerja di antara daerah dan pelabuhan. Seringkali juga terjadi bahwa jaringan lokal merupakan bagian dari jaringan perdagangan internasional karena perdagangan internasional ini merupakan faktor penting yang menghubungkan berbagai kesatuan geografis yang berbeda.[46] Jadi dengan demikian perspektif integrasi yang bertumpu pada komunikasi lintas budaya perlu dijadikan sebagai perspektif dalam penulisan sejarah maritim Nusantara.

F. Catatan Akhir

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa poin penting:

  1. Penulisan sejarah maritim Nusantara masih ketinggalan jika dibandingkan dengan penulisan jenis sejarah yang lain seperti sejarah pedesaan dan agraria, sejarah politik, sejarah ekonomi, dan sebagainya. Ketertinggalan itu juga semakin terasa jika dibandingkan dengan kemajuan penulisan sejarah maritim di negara-negara lain. Ketertinggalan itu barangkali juga terjadi dalam kajian antropologi dan arkeologi maritim Nusantara.
  2. Kajian-kajian sejarah maritim di Indonesia dipengaruhi oleh trend penulisan sejarah maritim yang terjadi di kawasan lain. Hal itu menunjukkan adanya hubungan yang dialogis antara para sejarawan asing dengan sejarawan Indonesia. Namun demikian, di masa yang akan datang diperlukan kreativitas untuk melahirkan karya-karya sejarah maritim Nusantara yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tantangan  yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada saat ini dan di masa yang akan datang, baik secara internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan kerjasama regional dan pergaulan internasional.
  3. Dengan melakukan pengembangan metodologi, pendekatan, dan perspektif, penulisan sejarah maritim dapat diarahkan untuk ikut membantu meyelesaikan persoalan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan ancaman disintegrasi bangsa. Dalam hubungan itu, penekanan terhadap substansi cross-cultural communication dengan pendekatan antropologis dalam penulisan sejarah maritim akan dapat memungkinkan jenis sejarah ini menjadi media untuk civic education dalam rangka memperkuat integrasi bangsa Indonesia dengan pendekatan yang lebih bersifat kultural.

            *Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Musyawarah Wilayah II DIY – Jateng yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (Yogyakarta: 8 Mei 2009).

[1]Lihat misalnya A.M. Djuliati Suroyo, dkk., Sejarah Maritim Indonesia I: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia hingga Abad Ke-17 (Semarang: Jeda, 2007), hlm. 13.

[2]J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society: Essay in Asian Social and Economic History (Dordrecht: Foris publication, 1983).

[3]Lihat misalnya L. Nagtegaal, Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company anf the Northeast Coast of Java 1680-1743 (Leiden: KITLV Press, 1996).

[4]Meilink Roelofzs, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1680(The Hague: Martinus Nijhoff, 1962).

[5]P.Y. Manguin & Nurhadi, ‘Perahu Karam di Situs Bukit Jaras, Propinsi Riau: Sebuah Laporan Sementara’, dalam: 10 Tahun Kerjasama Pusat Penelitian Archeologi Nasional & Ecole Francaise d’Extreme-Orient (Jakarta: Pusat Penelitian Archeologi Nasional, hlm. 43-64). Lihat juga P.Y. Manguin, ‘The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleet in Trade and War (Fifteenth to Seventeenth Centuries), in: A. Reid (ed.), Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief (Ithaca-London: Cornell University Press, 1993, hlm. 198-199.

[6]Adrian Horidge, Sailing Craft of Indonesia (Singapore: Oxford University Press, 1986).

[7]Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Cheng_Ho (Dikunjungi tanggal 25 April 2014).

[8]O.W. Wolters, Early Indonesia Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967).

[9]Haraprasad Ray, ‘The South East Asian Connection in Sino-Indian Trade’, dalam: Rosemary Scott & John Guy (eds), South East Asia & China: Art, Interaction & Comerce (London: SOAS, 1994), hlm. 41-54.

[10]Slamet Muljana, Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 30-131. Lihat juga O.W. Wolters, ‘Studying Srivijaya’, JMBRAS 2 (1979), hlm. 1- 40.

[11]D. Macintyre, Sea Power in the Pacific: A History from the Sixteen Century to the Present Day (London: Barker, 1972), hlm. 11.

[12]Robert Cribb, Historical Atlas of Indonesia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000), hlm. 76.

[13]K.N. Chauduri, Trade and Civilization in the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), hlm. 172. Lihat juga H. Ray, ‘The South East Asian Connection in Sino-Indian Trade’, dalam: R. Schott & J. Guy, South East Asia & China: Art, Interaction & Commerce (London: University of London, 1995), hlm. 41-54.

[14]D. H. Burger, Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I  (Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 26, 77.

[15] Chauduri, Trade and Civilization, hlm. 172.

[16]Pierre-Yves Manguin, ‘Palembang and Sriwijaya: An Early Malay Harbour-City Rediscovered’, JMBRAS 1 (66) (1993), hlm. 23-46.  Lihat juga G. Coedes & L. Ch. Damais, Sriwijaya: History, Religion and Language of Early  Malay Polity (Kuala Lumpur: MBRAS Monograph No. 20).  Lihat juga A. Diller, ‘Sriwijaya and the First Zeros’, JMBRAS 1 (68) (1995), hlm. 53-66.

[17]Hall, ‘Economic History of Early Southeast Asia’, dalam N. Tarling (ed.), The Cambridge History of Southeast asia, Vol. I, From Early Times to c. 1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hlm. 196-202.

[18]D.G.E. Hall,  Sejarah Asia Tenggara  (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 41. Hall, ‘Economic History‘, 196-202. Lihat juga Marwati Djoened Poesponegoro dkk., Sejarah Nasional Indonesia II (Jakarta: Balai Pustaka,1984), hlm. 76.

[19]B.B. Utomo, ‘Sriwijaya di Palembang sebagai Pusat Agama Buddha’, dalam: M. Faizal Iskandar, Sriwijaya dalam Perspektif Archeologi dan Sejarah (Palembang: PEMDA Sumatra Selatan, 1993), B7-1 – B7-10. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II  (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 37.

17 W.P. Groeneveld, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources (Jakarta: Bhratara, 1960), hlm. 65-66. Lihat juga Soekmono, Pengantar Sejarah II, hlm. 60. Lihat juga Hall, Sejarah Asia Tenggara, hlm. 55-56.

[20]Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Develepment in Early Southeast Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985).

[21]G.J. Knaap, Shallow Water, Rising Tide: Shippig and Trade in Java around 1775 (Leiden: KITLV Press, 1996). Lihat juga G.J. Knaap, ‘Manning the Fleet: Skippers, Crews and Shipowners in Eighteenth-century Makassar’, in: Susanto Zuhdi & Edi Sedyawati (eds), Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapian (Jakarta: PPKB UI, 2001), hlm. 83-103.

[22]L. Nagtegaal, Riding the Dutch Tiger.

[23]Lihat Fernand Braudel, The Mediterranean and Mediterranean World in the Age of Philip II (New York: Harper Colophon Book, 1976).

[24]Ibid., hlm. 276.

[25]F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad ke-17 sampai Medio Abad ke-19) (Disertasi tidak diterbitkan pada Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, 1983).

[26]Lihat Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680 Vol. I: The Lands below  the Winds (New Haven, London: Yale University Press, 1988); Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680 Vol. II: Expansion and Crisis (New Haven, London: Yale University Press, 1993).

[27]Lihat J.F. Warren, The Sulu Zone, 1768-1898 (Singapore: Singapore University Press, 1981). Lihat juga tulisannya yang lain ‘Looking back on ‘The Sulu Zone’: State formation, slave raiding and ethnic diversity in Southeast Asia’, JMBRAS 69 (1) (1996), hlm. 21-33. Lihat juga ‘The Sulu Zone: The world capitalist economy and the historical imagination’, Comparative Asian Studies 20 (1998).

[28]Lihat A.B. Lapian, Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX (Disertasi tidak diterbitkan pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1987).

[29]I Gde Parimartha, Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara, 1815 – 1915 (Jakarta: Djambatan & KITLV Press, 2002).

[30]Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera (Yogyakart: Ombak, 2007).

[31]Singgih Tri Sulistiyono, The Java Sea Network: Patters in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Integration in Indonesia, 1870s – 1970s (Dissertation, Leiden University, 2003).

[32]Heather Sutherland, “Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in Eighteenth Century Makassar”, dalam: Peter J.M. Nas (ed.), The Indonesian City: Studies in  Urban Development and Planning(Dordrecht: Foris Publication, 1986).

[33]Karya yang mengkaji kota pelabuhan dagang antara lain: E. L. Poelinggomang, Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19(Disertasi tidak diterbitkan pada Vrije Universiteit Amsterdam, 1991), Susanto Zuhdi, Perkembangan Pelabuhan dan Kota Cilacap, Jawa Tengah 1830-1940(Tesis S2 tidak diterbitkan pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1991); Singgih Tri Sulistiyono, Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon, 1859-1930 (Tesis S2 tidak diterbitkan pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 1994);  Indriyanto, Pelabuhan Rembang 1820-1900; Profil Pelabuhan Kecil dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Ekonomi Wilayah Rembang (Tesis S-2 tidak diterbitkan pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 1995), dan sebagainya.

[34]Sutejo Kuwat Widodo, Ikan Layang Terbang Menjulang (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005).

[35]Agustinus Supriyono, “Buruh Pelabuhan Semarang : Pemogokan-Pemogokan pada Zaman Kolonial Belanda, Revolusi dan Republik 1900-1965” (Disertasi Vrije Universiteit Amsterdam, 2007).

[36]Masyhuri, “Pasang Surut Usaha Perikanan Laut: Tinjauan Sosial-Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura, 1850-1940” (Disertasi Vrije Universiteit Amsterdam, 1995).

[37]Susanto Zuhdi, Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana (Jakarta: Rajawali Press & Yayasan Kebudayaan masyarakat Buton, 2010).

[38]A.M. Djuliati Suroyo, dkk., Sejarah Maritim Indonesia I.

[39]Jörn Rüsen, “Some Theoritical Approaches to Intercultural Comparative Historiography”, History and Theory 35 (4) (1996), hlm. 6.

[40]Christine Drake, National Integration in Indonesia: Patterns and Policies (Honolulu: Hawaii Universitry Press, 1989).

[41]Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium I (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. xiii-xxiii.

[42]Lihat Max Weber, The City [diterjemahkan oleh Don Martindale & Gertrud Neuwirth] (New York, London: The Free Press & Collier-Macmilland), hlm. 65-67. Studi mengenai kota-kota pantai di sekitar selat Madura lihat F.A.S. Tjiptoatmodjo, Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX) (Disertasi tidak diterbitkan pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 1983).

[43]Philip D. Curtin, Cross-Cultural Trade in World History (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 159-167.

[44]Hal ini berbeda dengan pendapat Menkhoff yang lebih menekankan pada jaringan perdagangan sebagai secara sosiologis dan psikhologis. Lihat R. Menkoff, Trade routes, trust and trading networks: Chinese small enterprises in Singapore (Bieleveld: University of Bieleveld, 1993).

[45]Kombinasi dari jaringan beberapa pasar ini disebut sebagai sistem pasar (market system), lihat Weber, The City, hlm.65-68. Lihat juga Evers, ‘Traditional’, hlm. 92.

[46]Mengenai teori trade linkage, lihat misalnya A. Italianer, Theory and practice of international trade linkage models (dissertasi tidak diterbitkan pada University of Groningen, 1986), hlm. 1. Di dalam ilmu ekonomi, suatu model linkage sering diacukan kepada model ekonometrik, namun demikian dalam ilmu sejarah hal ini biasanya hanya digunakan sebagai alat analitik untuk melacak jaringan hubungan di antara market places yang dikaji.

Daftar Panitia SemNas dan MusWil 2 IKAHIMSI

Nama Tugas CP
1 Prima Abadi Sulistyo Ketua Pelaksana 085746444642
2 Abdul Rouf Wakil Pelaksana 085643104050
3 Diandra Arumsari Sekretaris 085799349266
4 Ayu Nenden Masden Badinah Sekretaris 089674595520
5 Siti Musyarofah Bendahara 087882477479
6 Ari Sadewa Bendahara 08562635473
7 Irfandi Cahyanto Sie. Acara 089672151551
8 Risda Amanda Sie. Acara 085641143187
9 Daeng  Odhi Rochman Triwicaksono Sie. Acara 087739858267
10 Rizky Rendy Handoyo Sie. Acara 085729165693
11 Kurniati Sie. Acara 085729723320
12 Brillianto Yusuf Ervanda Sie. Dana Usaha 085702404708
13 Eka Tamara Sie. Dana Usaha 087737946156
14 Fatimah Dayaning P Sie. Dana Usaha 081226292914
15 Salma Abidah Sie. Dana Usaha 085708360519
16 Aris Setiawan Rimbawana Sie. Dana Usaha 085745241598
17 Lutfi Irwan Darmawan Sie. Perkap 089635100346
18 Arkan Ma’ruf Sie. Perkap 085749155757
19 Andi Nurrahmawan Sie. Perkap 085743060671
20 Nanang Setiawan Sie. Perkap 087838689332
21 Eko Cahyadi S Sie. Perkap 08999729781
22 Esti Nurjanah Sie. Konsumsi 085643248855
23 Suranti Wusandari Sie. Konsumsi 085799299305
24 Sri Lestari Sie. Konsumsi 085729832510
25 Arief Wibowo Sie. Konsumsi 087719276789
26 Marni Sie. Konsumsi 087812806961
27 Endah Puspitasari Sie. Konsumsi 081914858193
28 Nurvia Yuliastuti Sie. PDD 083840245624
29 Pujiono Sie. PDD 083840294550
30 Shela Rahmawati Sie. PDD 08994254395
31 Singgih Mustofa Ahmad Sie. PDD 085743075436
32 Krisdianto Sie. Humas 085643577045
33 Anggi Akhmad P Sie. Humas 085725299624
34 Bayu Antoro Sie. Humas 085799117295
35 Alfian Juli Fauzi Sie. Humas 085729412580
36 Ratih Wulandari Sie. Humas 083840697475
37 Mochammad Wahyu Pratama Sie. Humas 087758889067

Kunjungan ke UIN Sunan Kalijaga — Diskusi Kesejarahan

Salam Sejarawan Muda Indonesia!

Hari Rabu kemarin, tanggal 23 April 2014, HMPS bersama teman-teman dari HMIS (Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah) UNY berkunjung ke BEM-J Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rombongan diskusi ini berjumlah sekitar 15 orang dari HMPS dan 10 orang dari HMIS. Dalam kunjungan ini, perwakilan dari HMPS adalah divisi JarKom (Jaringan dan Komunikasi) dan LitBang (Pelatihan dan Pengembangan). Pun sama dengan HMIS, yang mewakilkan divisinya dari JIS (Jaringan Ilmu Sejarah) dan LitBang. Kunjungan ini selain bertujuan untuk mempererat tali silaturahim juga untuk mengikuti acara diskusi yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BEM-J UIN SuKa.

Acara diskusi dibuka sekitar pukul 16.30 WIB. Diskusi dengan tema “Radikalisme Islam Indonesia Masa Kolonial” ini dibersamai oleh Mas Jafar selaku MC dan Moderator serta ‘pemantik’ awal diskusi. Setelah dibuka oleh ibu Himayatul Siti selaku KaJur Sejarah Kebudayaan Islam UIN SuKa Yogyakarta, acara diskusi pun berlangsung santai tetapi cukup ‘panas’.

Setelah Mas Jafar memberikan ‘pemantik’ awal diskusi mengenai apa sebenarnya yang disebut radikal islam Indonesia saat masa pemerintahan colonial, argument demi argument pun dilontarkan oleh peserta diskusi. Berikut hasil ringkasan dari diskusi yang bisa kami rangkum untuk teman-teman sejarawan. Semoga bermanfaat dan #VivaHistoria !!! ^_^

 

*****************

 

Kata ‘radikal’ lahir dari bangsa Barat. Karena mereka akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Islam sangatlah besar. Hal ini dibuktikan setelah Inggris dan Perancis mengetahui bahwa Turki Usmani merupakan kekuatan Islam terbesar. Pada masa colonial, maka berakhir pulalah masa kejayaan Islam di Indonesia. Ruang gerak Islam sangat dibatasi, sebab pemerintah colonial sangat mencemaskan besarnya kekuatan Islam yang ada di Indonesia.

Sebenarnya dalam Islam sendiri tidak mengenal kata ‘radikal’ seperti yang didengungkan oleh dunia. Namun, kata ‘radikal’ dalam Islam ini diciptakan oleh bangsa Barat sendiri (dalam hal ini pemerintah colonial) agar Islam ‘dikucilkan’. Hal ini disebabkan karena kepentingan colonial yang ingin menguasai Indonesia. Dimana pada masa itu masih sangat sulit, sebab pengaruh Islam masih sangat kuat.

Konsep radikal yang ekstrim :

  1. Ekstrim = sekelompok orang dengan kepentingan politik.
  2. Radikal = dari masis menjadi aktif.

Konsep radikal diakibatkan dari psikis rakyat yang merasa terancam. Menurut Kyai di Jawa Timur, konsep radikal diciptakan colonial untuk mengintimidasi Islam di Indonesia. Hal ini tentunya membuat muslim di Indonesia menjadi ‘gerah’. Radikalisme awalnya untuk menyerang colonial, namun semakin kesini semakin menakutkan.

 

SEMINAR NASIONAL “Historiografi Indonesia; Indonesiasentris dan Perspektif Baru Penulisan Sejarah”.

PAMFLET2

PEMBICARA

(1). Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A (Sejarawan UGM).
Tema “Hitoriografi Indonesiasentris”

(2). Prof. Dr. Singgih Tri S. (Sejarawan UNDIP).
Tema “Hitoriografi Maritim Indonesia”

(3). Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum (Dekan Fakultas Ilmu sosial dan humaniora UIN Sunan Kalijaga).
Tema “Pengaruh Islam Dalam Historiografi Indonesia”

(4). Rhoma Dwi Arya Y, M.Pd (Penulis dan Dosen Pendidikan Sejarah UNY).
Tema “Historiografi dan Sastra”

WAKTU & TEMPAT :

8 MEI 2014, di AUDITORIUM UNY

HTM :

Mahasiswa S1 UNY RP. 40.000,-
Mahasiswa S1 umum dan S2 Rp. 50.000,-
Guru Dosen dan umum Rp. 75.000,-
Pelajar Rp. 30.000,-
On the spot  +Rp. 5.000,-
CONTACT PERSON
085702404708 (Vanda)