KEBIJAKAN DAN KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DARI B.J. HABIBIE SAMPAI SBY

Indosnesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, dan bahasa. Dengan kekayaan tersebut tentunya membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengorganisasikan negara dan menyejahterakan rakyat. Terhitung dari 17 Agustus 1945 sampai tahun 2017 ini terhitung sudah tujuh kali pergantian pemimpin, dari mulai sang proklamator Indonesia yaitu Soekarno, dilanjutkan Soeharto, B.J Habiebie, Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang saat ini masih menjabat yaitu Joko Widodo.

Setiap peralihan pemimpin dan pergantian Presiden tersebut tentunya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbeda, ini dikarenakan pada setiap pemimpin mempunyai pemikiran dan cara yang berbeda pula untuk dapat menyejahterakan rakyatnya. Dalam kebijakan yang dibuatnya tentu adanya pro dan kontra dalam pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang kebijakan-kebijakan dan karakteristik kepemimpinan Presiden Republik Indonesia pada zaman reformasi mulai dari B.J Habibie sampai dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

  1. J. Habibie

Pemerintahan B.J. Habibie dimulai sejak lengsernya Soeharto dengan tuntutan Reformasi yang di laksanakan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi keprihatinan menuntut adanya reformasi disegala bidang, berpuncak pada tuntutan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Masa kabinet habibie diberi nama kabinet reformasi pembangunan, pada masa kepemimpinan Habibie pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, dan banyak bermunculan media massa.

Selain itu pada Presiden ketiga ini juga melakukan perubahan dibidang politik lainnya yaitu mengeluarkan UU No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No.4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Selain itu juga terjadi masalah hak asasi manusia di Timor Timur, yang menyebabkan wilayah tersebut lepas dari NKRI. Setelah itu pertanggungjawabannya sebagai Presiden ditolak oleh MPR, kemudian pada hari yang sama juga dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

  1. Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Penolakan MPR atas pertanggungjawaban Presiden Habiebie memicu terpilihnya Gusdur sebagai Presiden RI ke empat. Dalam pemerintahannya Gusdur membentuk Kabinet Kerja, membentuk dewan ekonomi nasional, menetapkan agama Kongucu, menetapkan tahun baru Imlek sebagai libur nasional, selain itu Gusdur mencoba membubarkan partai Golkar namun tidak berhasil karena tidak adanya ketentuan hukum.

Pada masa jabatannya Gusdur sering berkunjung keluar negeri untuk memperbaiki citra Indonesia dan membuka peluang kerjasama. Selain itu Gusdur melakukan perdamaian dengan Israel, Gusdur juga menjunjung tinggi umat beragama, menekankan bahwa Islam tidak boleh memandang segala sesuatu yang berbau Barat adalah kesalahan. Kepemimpinan Gusdur tidak berlangsung lama, hanya berlangsung tiga tahun.

  1. Megawati Soekarno Putri

Megawati menjadi pemimpin Indonesia ke lima setelah ia dilantik menjadi Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 menggantikan Gusdur yang saat itu Megawati adalah sebagai wakil dari Gusdur. Sebutan nama kabinetnya adalah kabinet Gotong Royong, pada tahun 2003 pemerintah mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp.116,3 triliun. Salah satu keputusan Megawati yang sangat penting juga adalah Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

Namun ekonomi dibawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian. Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram dibawah kabinet gotong royong tersebut. megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan dari rakyat kepadanya, dimana pada pemilihan presden selanjutnya rakyat lebih memilih dan menaruh harapan kepada SBY dan wakilnya Jusuf kalla.

  1. Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan SBY berlangsung dua periode, yang pertama pada tahun 2004-2009 dengan wakilnya yaitu Jusuf Kalla dimana pemerintahannya mampu mengurangi pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun dalam kepemimpnannya juga terdapat kebijakan yang kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, subsidi tersebut dialihkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan lainnya yang menimbulkan kontroversi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan bantuan ini tidak sampai kepada yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Periode kedua pada masa pemerintahan SBY dengan wakilnya Boediono pada tahun 2009-2014, SBY banyak melakukan perubahan terutama dalam bidang perekonomian dimana kebijakan perekonomian yang mengarah ke Amerika Serikat berganti ke arah China yang dalam kebijakan tersebut adanya pembasmian korupsi tanpa pandang bulu. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon internasional dengan menjadikan Indonesia salah satu negara pilihan tempat berinvestasi dimana efeknya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, Indonesia juga menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia menrut IMF.

 Oleh. Wisnu Panji Pramono

Pendidikan Sejarah 2013 A

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s